ZONAPUBLIS– Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan darurat pascagempa bumi Magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara, Kamis (2/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Menko PMK menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat menjalankan arahan Prabowo Subianto, dengan fokus utama pada penyelamatan jiwa, percepatan evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Menko PMK juga menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, untuk segera menuju lokasi bencana dan memimpin langsung penanganan darurat. Ia menekankan agar dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dapat segera disalurkan kepada daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat tanpa hambatan birokrasi.
“Keselamatan manusia adalah prioritas utama. Evakuasi harus dilakukan cepat dan korban harus mendapatkan pelayanan terbaik,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala BNPB langsung mengoordinasikan langkah teknis bersama kementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tektonik berpusat di laut sekitar 132 kilometer barat laut Ternate dengan kedalaman 33 kilometer, serta diikuti gempa susulan.
Guncangan terkuat tercatat pada skala V–VI MMI di Ternate dan IV–V MMI di Kota Manado, yang menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan publik dan rumah warga.
Dari laporan daerah, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, menyampaikan satu korban jiwa serta kerusakan berat pada Gedung Olahraga KONI Sario di Manado. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada fasilitas rumah sakit, termasuk ruang ICU yang mengalami pecah kaca dan runtuhnya tembok, sehingga puluhan pasien harus dievakuasi.
Sementara itu, dampak di Maluku Utara juga cukup signifikan. Di wilayah Batang Dua, Ternate, tercatat sejumlah rumah mengalami kerusakan berat dan ringan, serta beberapa bangunan gereja terdampak. Di Kota Tidore Kepulauan, Wali Kota Muhammad Sinen melaporkan kerusakan rumah warga dan fasilitas pelabuhan.
Bahkan, ribuan warga di wilayah Halmahera Barat dilaporkan masih mengungsi ke dataran tinggi setelah sirine tsunami sempat diaktifkan.
Di sisi lain, tim SAR gabungan yang dipimpin Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) terus melakukan pencarian dan evakuasi korban, serta asesmen terhadap bangunan publik guna memastikan keamanan sebelum warga kembali.
BNPB juga menginstruksikan pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat sebagai syarat penyaluran bantuan logistik dan Dana Siap Pakai (DSP). Aktivasi posko tanggap darurat turut ditekankan untuk memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan pakaian dapat terpenuhi.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah pusat mengerahkan tim gabungan yang dipimpin Kepala BNPB bersama Basarnas dan BMKG ke wilayah terdampak di Sulawesi Utara dan Maluku Utara guna mempercepat penanganan darurat serta pemulihan kondisi masyarakat pascagempa.
