ZONAPUBLIS– Persoalan resistensi antimikroba atau antimicrobial resistance (AMR) menjadi salah satu perhatian serius Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Dari 82 rumah sakit di Sumbar, baru 25 rumah sakit yang melaporkan data secara lengkap, sementara sisanya masih belum memenuhi pelaporan tersebut.
Data itu disampaikan Ketua PERSI Wilayah Sumbar, Dovy Djanas, saat pelantikan pengurus PERSI Sumbar periode 2026–2030 di Hotel Santika Padang, Sabtu (31/10/2026).
Berdasarkan data tersebut, sebanyak 57 rumah sakit atau sekitar 69,5 persen belum melengkapi pelaporan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem surveilans dan koordinasi antarrumah sakit dalam menghadapi ancaman resistensi antimikroba.
Dovy menilai, persoalan AMR tidak bisa ditangani secara parsial karena berkaitan langsung dengan efektivitas pengobatan, mutu pelayanan, serta keselamatan pasien.
Ia juga menyoroti kondisi pasien rujukan ke RS Dr. M. Djamil Padang. Menurutnya, sekitar 90 persen pasien yang dirujuk dari rumah sakit perujuk mengalami infeksi.
Kondisi tersebut, katanya, menjadi salah satu alasan pentingnya memperkuat program pencegahan dan pengendalian infeksi di seluruh rumah sakit di Sumbar.
Sebagai langkah konkret, PERSI Sumbar berencana membentuk AMR Sumbar Network, dengan RS Dr. M. Djamil Padang sebagai pusat koordinasi atau AMR Hub/Center.
Jejaring ini akan melibatkan rumah sakit pemerintah, swasta, TNI, Polri, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar akan berperan dalam koordinasi pembinaan dan pengawasan, sementara laboratorium mikrobiologi menjadi penyedia data pendukung.
Melalui jejaring tersebut, PERSI Sumbar menargetkan penguatan program pengendalian resistensi antimikroba, pembentukan tim aktif di setiap rumah sakit, penyusunan antibiogram regional, serta pelaksanaan surveilans AMR secara rutin dan terintegrasi.
Selain itu, penguatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta penerapan antibiotic stewardship atau tata kelola penggunaan antibiotik secara bijak juga menjadi prioritas.
Program tersebut diharapkan mampu menekan kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan atau Healthcare-Associated Infections (HAIs), sekaligus mendorong penggunaan antibiotik yang lebih rasional.
Dovy menyebutkan, pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap dalam satu hingga tiga tahun, dengan menetapkan data dasar (baseline) dan indikator keberhasilan yang disepakati bersama.
Pengurus Baru PERSI Sumbar Dituntut Hadirkan Perubahan
Pelantikan pengurus PERSI Sumbar periode 2026–2030 menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, keselamatan pasien, serta kolaborasi antarfasilitas kesehatan.
Dovy menegaskan, kepengurusan baru tidak hanya bertugas menjalankan agenda organisasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam sistem pelayanan kesehatan.
Menurutnya, rumah sakit saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari transformasi sistem kesehatan, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, efisiensi pembiayaan, perkembangan teknologi kedokteran, hingga digitalisasi layanan.
“Pelantikan ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau pergantian kepengurusan, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan meningkatkan kontribusi PERSI dalam pembangunan kesehatan, khususnya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit di Sumbar,” ujarnya.
Dalam kepengurusan baru tersebut, PERSI Sumbar menetapkan sejumlah program prioritas, meliputi peningkatan mutu dan keselamatan pasien, penguatan tata kelola dan manajemen rumah sakit, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, transformasi digital, penguatan jejaring rumah sakit, serta advokasi kebijakan dan kemitraan strategis.
PERSI Sumbar juga memberikan perhatian terhadap kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi bencana. Sebagai daerah yang memiliki risiko bencana, Sumbar membutuhkan rumah sakit dengan perencanaan penanggulangan bencana atau hospital disaster plan yang memadai.
Penguatan jejaring rujukan dan koordinasi pelayanan kesehatan dalam situasi darurat turut menjadi bagian dari agenda kepengurusan periode mendatang.
Perkuat Kolaborasi Antarwilayah
Untuk mendukung pelaksanaan program, PERSI Sumbar berencana memperluas kolaborasi dengan PERSI Wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi melalui koordinasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan.
Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pembinaan organisasi, advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas rumah sakit, serta membantu mencari solusi atas berbagai persoalan pelayanan kesehatan di daerah.
Dovy juga mengajak seluruh pimpinan rumah sakit di Sumbar menjadikan PERSI sebagai wadah komunikasi dan perjuangan bersama, tanpa membedakan status kepemilikan maupun skala rumah sakit.
Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
“PERSI harus menjadi organisasi yang solutif, bukan sekadar organisasi yang menyelenggarakan pertemuan dan seminar. Rumah sakit harus tumbuh bersama. Kolaborasi adalah kunci,” tegasnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Ketua Umum PERSI Pusat dr. Bambang Wibowo, Ketua MAKERSI Pusat Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, serta Sekretaris Umum PERSI dr. Tri Hesty Widyastoeti.
Hadir pula anggota DPR RI, perwakilan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Sumbar dan Riau, BPJS Kesehatan, pimpinan rumah sakit pemerintah dan swasta, organisasi profesi kesehatan, serta sejumlah mitra kerja.
Melalui kepengurusan baru ini, PERSI Sumbar diharapkan mampu memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan dan mendorong rumah sakit memberikan layanan yang semakin bermutu, aman, merata, serta berkeadilan bagi masyarakat.







