ZONAPUBLIS– Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat memperkuat komitmen dalam mendorong keterbukaan informasi publik melalui penguatan kelembagaan dan transformasi digital.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 yang berlangsung di Palembang, Sumatera Selatan, pada 17–19 November 2026.
Rakornas yang diikuti 30 Komisi Informasi dari berbagai daerah di Indonesia itu mengangkat tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”.
Ketua KI Sumbar, Idham Fadli, bersama Wakil Ketua Mona Sisca turut hadir dalam agenda nasional tersebut. Kehadiran keduanya menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Komisi Informasi dalam mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Idham Fadli mengatakan, Rakornas menjadi momentum penting bagi seluruh Komisi Informasi untuk memperkuat kelembagaan sekaligus merumuskan berbagai gagasan dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.
“Agenda ini merupakan momentum yang sangat penting bagi Komisi Informasi untuk menguatkan kelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi dengan memadukan buah pikiran, gagasan, ide, dan solusi untuk kemajuan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan reformasi digital bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Informasi, tetapi juga seluruh badan publik dan pemangku kepentingan.
Menurutnya, keterbukaan informasi harus menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, cepat, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menekankan bahwa Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam pembukaan Rakornas, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, hadir sebagai pembicara utama dengan materi bertajuk “Membangun Kepercayaan Publik Lewat Keterbukaan Informasi”.
Dalam paparannya, ia menyoroti pentingnya keterpaduan data, informasi, dan komunikasi pemerintah. Menurutnya, informasi pemerintah harus didukung data yang akurat serta strategi komunikasi yang efektif agar kebijakan dan program pembangunan dapat dipahami masyarakat secara utuh.
“Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi. Itu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik,” tegasnya.
Wakil Ketua KI Sumbar, Mona Sisca, berharap Rakornas tersebut mampu menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran internal Komisi Informasi, pemerintah, maupun masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
“Rakornas ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan dan rumusan rekomendasi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret serta merealisasikan berbagai gagasan positif Komisi Informasi menjadi program dan aksi nyata,” ungkap Mona.
Ia menambahkan, melalui Rakornas tersebut, keberadaan Komisi Informasi diharapkan semakin memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong keterbukaan informasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
“Dengan demikian, keberadaan Komisi Informasi benar-benar memberikan dampak bagi penguatan keterbukaan informasi publik dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel,” pungkasnya.









