ZONAPUBLIS.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah mengkaji kembali aturan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia bahkan membuka kemungkinan agar pelaku pembakaran lahan dikategorikan sebagai pelaku “terorisme ekologi”.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo ketika memimpin rapat terbatas mengenai penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendalami ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi lebih berat kepada pelaku karhutla.
Prabowo juga menyampaikan kemungkinan pemerintah mengusulkan perubahan undang-undang kepada DPR agar ketentuan pidana terkait pembakaran hutan dan lahan diperketat.
“Ini sangat serius,” kata Prabowo dalam rapat tersebut, sebagaimana keterangan resmi Sekretariat Negara.
Menurut Prabowo, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan di dalam negeri. Asap yang ditimbulkan kebakaran juga berpotensi berdampak ke negara-negara lain di kawasan.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Prabowo juga meminta aturan daerah yang masih membuka ruang terhadap praktik pembakaran lahan ditinjau kembali. Ia menginstruksikan agar peraturan daerah yang dianggap memberikan ruang terhadap pembakaran lahan segera dicabut.
“Segera Perda-nya dicabut,” tegas Prabowo. Ia juga membuka kemungkinan memperberat ketentuan dalam undang-undang nasional.
Presiden menegaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar tidak boleh terus dilakukan dengan alasan apa pun. Pemerintah, menurut dia, harus hadir memberikan alternatif apabila masyarakat membutuhkan bantuan untuk membuka lahan.
Prabowo mengatakan bantuan pembukaan lahan perlu disiapkan sehingga masyarakat tidak menjadikan pembakaran sebagai cara untuk membersihkan atau membuka area baru.
Selain persoalan regulasi, pemerintah juga masih diminta mempertahankan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Dalam rapat tersebut dilaporkan kondisi di sejumlah wilayah masih cukup rawan dalam sekitar satu setengah bulan ke depan.
Sehari yang sama, Prabowo juga memberikan instruksi agar dugaan pelanggaran oleh korporasi yang berkaitan dengan karhutla ditindak. Jika hasil verifikasi menunjukkan suatu perusahaan bertanggung jawab, pemerintah dapat mencabut izin dan tetap melakukan penyelidikan pidana.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menitikberatkan penanganan karhutla pada pemadaman, tetapi juga pada pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran. (*)














