ZONAPUBLIS.ID – Aktivitas penanaman kelapa sawit ditemukan di lahan seluas 5,9 hektare di kawasan Bukit Lantak, Tabek, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Lokasi tersebut sebelumnya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 15 September 2026.
Temuan itu diketahui saat Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, bersama Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro meninjau lokasi bekas kebakaran pada Jumat (16/10/2026).
Lahan yang menjadi perhatian tersebut berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Menindaklanjuti temuan itu, Polres Dharmasraya memasang garis polisi untuk membatasi area yang sedang ditelusuri.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga memasang papan peringatan yang melarang aktivitas pengolahan lahan, penanaman, maupun berkebun di area bekas karhutla yang berada dalam kawasan hutan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah aktivitas lanjutan di lokasi sekaligus mendukung proses penelusuran terkait pemanfaatan lahan yang dipersoalkan.
Polisi Telusuri Pihak yang Bertanggung Jawab
Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan sejumlah saksi yang ditemukan di sekitar lokasi. Pemeriksaan itu bertujuan mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penanaman kelapa sawit tersebut.
Menurut Kartyana, penanganan kasus ini perlu melihat sejumlah aspek, mulai dari status kawasan hingga perizinan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pembakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Aktivitas penanaman kelapa sawit di kawasan hutan ini juga perlu ditelusuri berdasarkan status kawasan, perizinan, serta ketentuan kehutanan yang berlaku,” ujar Kartyana.
Pemasangan garis polisi menjadi bagian dari langkah awal penanganan di lokasi. Adapun pihak yang bertanggung jawab serta ada atau tidaknya pelanggaran masih perlu dipastikan melalui proses pemeriksaan lebih lanjut.
Kepala UPT KPHP Dharmasraya, Bobby Habibullah, mengingatkan masyarakat agar memeriksa status dan fungsi kawasan sebelum melakukan kegiatan pertanian atau membuka lahan.
Menurut Bobby, pemahaman mengenai peruntukan kawasan penting untuk mencegah pelanggaran terhadap aturan kehutanan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Pemahaman terhadap status kawasan sangat penting guna mencegah pelanggaran hukum kehutanan serta menjaga kelestarian lingkungan,” kata Bobby.
Ia mengingatkan bahwa kegiatan pengolahan lahan perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, terutama apabila lokasinya berada di dalam kawasan hutan.
Selain melakukan peninjauan dan memasang papan larangan, jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Satgas Karhutla juga melakukan penanaman bibit pohon buah dan tanaman hutan di area terdampak kebakaran.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan lingkungan setelah terjadinya karhutla. Penanaman kembali diharapkan dapat mendukung pemulihan vegetasi di lahan yang terdampak.
Sementara itu, penelusuran terhadap aktivitas penanaman kelapa sawit di kawasan Bukit Lantak masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kejelasan mengenai status lahan dan pihak yang bertanggung jawab menjadi hal penting untuk memastikan penanganan berjalan sesuai ketentuan hukum. (red)














