ZONAPUBLIS– Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi masyarakat dan sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir bandang atau galodo di Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan masyarakat, hingga proses pemulihan pascabencana berjalan cepat.
Gibran meminta pemerintah daerah segera mendata seluruh masyarakat terdampak, termasuk warga yang memiliki cicilan di perbankan, PNM Mekaar, maupun bank Himbara.
Pendataan tersebut diperlukan agar warga terdampak dapat memperoleh keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa kebencanaan.
“Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi,” ujar Gibran.
Selain persoalan ekonomi, Gibran menekankan percepatan pemulihan sektor pertanian. Kabupaten Solok dinilai memiliki peran penting dalam produksi pangan Sumbar maupun nasional, khususnya komoditas padi dan bawang.
Menurutnya, pemulihan lahan pertanian harus menjadi bagian dari penanganan pascabencana agar aktivitas produksi dan perekonomian masyarakat dapat kembali berjalan.
Gibran juga meminta pelayanan publik tetap berjalan, terutama administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen akibat bencana.
Perhatian khusus diminta diberikan kepada kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil, terutama dalam pendistribusian bantuan.
Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian untuk mencegah munculnya penyakit pascabencana. Sementara untuk mengurangi risiko bencana serupa, pemerintah didorong mempercepat mitigasi jangka panjang melalui normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
Gibran meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dituangkan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen tersebut menjadi dasar menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam dan kemungkinan relokasi bangunan di kawasan rawan bencana.
Untuk pembangunan hunian tetap, Gibran mengingatkan agar lokasi yang dipilih aman dari risiko bencana, namun tetap mempertimbangkan kedekatan dengan tempat tinggal sebelumnya dan sumber mata pencaharian masyarakat.
“Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi,” tegasnya.
Mahyeldi Dorong Normalisasi Sungai
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas penanganan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Menurutnya, curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi sehingga potensi bencana susulan perlu diantisipasi.
“Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak,” ujar Mahyeldi.
Pemprov Sumbar, kata Mahyeldi, telah menyurati seluruh bupati dan wali kota agar melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing.
Penyusuran dilakukan untuk mengidentifikasi dan membersihkan material yang berpotensi menghambat aliran air, seperti kayu tumbang dan material lainnya.
Kegiatan tersebut akan dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana, dan komunitas pencinta alam.
BNPB Pastikan Penanganan Berlanjut
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok dalam penanganan bencana.
Untuk satu warga yang masih dalam pencarian, operasi SAR terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai ketentuan dengan melibatkan Basarnas dan unsur terkait.
BNPB juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terus dipenuhi, termasuk logistik dan kebutuhan khusus pengungsi.
Bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat, pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan. Sementara bantuan rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta dan rusak sedang Rp30 juta.
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan, banjir bandang yang terjadi pada Senin (21/9/2026) menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian.
Selain itu, satu orang mengalami luka berat dan tiga orang luka ringan. Sebanyak 480 warga terdampak, dengan sebagian mengungsi secara mandiri ke rumah keluarga maupun lokasi pengungsian.
Bencana juga merusak sejumlah infrastruktur, di antaranya enam gedung perkantoran yang mengalami kerusakan berat, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering, serta puluhan rumah warga.
Total kerugian sementara ditaksir mencapai sekitar Rp300 miliar.
Pemkab Solok telah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026. Penanganan difokuskan pada pencarian korban, evakuasi warga, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan jalan dan sungai, pendistribusian logistik, serta pelayanan warga terdampak.
Memasuki tahap pemulihan, Pemkab Solok merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam, perbaikan gedung pelayanan publik, normalisasi sungai, pemulihan sawah dan lahan terdampak, serta perbaikan rumah, sarana ibadah, jembatan dan kendaraan dinas.
Total kebutuhan anggaran pemulihan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp929 miliar.
