ZONAPUBLIS – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam percepatan penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyampaikan bahwa upaya tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi di tiga wilayah terdampak tersebut menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Hal itu disampaikan Menko PMK dalam konferensi pers di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025), bersama jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait penanggulangan bencana.
Pemerintah menetapkan bencana di wilayah Sumatra sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya kementerian dan lembaga agar pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Menko PMK menyampaikan duka cita mendalam atas korban jiwa akibat bencana serta menegaskan kehadiran negara dalam mendampingi masyarakat terdampak, khususnya para pengungsi.
Pemerintah, kata dia, terus bekerja tanpa henti untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar agar masyarakat dapat segera bangkit.
“Kerja seluruh elemen masyarakat yang bahu-membahu dalam solidaritas dan gotong royong, serta keseriusan pemerintah yang telah menetapkan bencana Sumatra sebagai prioritas nasional, menjadi kunci percepatan pemulihan,” ujar Menko PMK.
Di sektor konektivitas dan transportasi, pemerintah mencatat mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi di wilayah terdampak telah kembali terhubung secara bertahap.
Di Aceh, jalur strategis seperti Lhokseumawe–Langsa, Langsa–Kuala Simpang, Kuala Simpang–batas Sumatra Utara, KKA Bener Meriah–Takengon, serta Banda Aceh–Aceh Tengah melalui Beutong Ateuh mulai dapat dilalui dan terus diperbaiki.
Sementara di Sumatra Utara, konektivitas antarwilayah seperti Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Mandailing Natal sebagian besar telah pulih, meski masih terdapat sejumlah titik rawan longsor, jalan amblas, dan penggunaan jembatan darurat.
Adapun di Sumatra Barat, perbaikan jalan nasional Padang–Bukittinggi melalui Lembah Anai telah mencapai progres lebih dari 90 persen.
“Alat berat, alutsista, dan berbagai instrumen pemulihan infrastruktur transportasi terus dikerahkan secara maksimal untuk mempercepat pemulihan,” tegasnya.
Terkait layanan dasar, Menko PMK menyebut jaringan listrik dan komunikasi di sebagian besar kabupaten dan kota telah berangsur pulih. Namun, di sejumlah wilayah terpencil masih diperlukan dukungan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit.
Pemenuhan air bersih di Sumatra Barat dan Sumatra Utara umumnya telah kembali normal, sementara di beberapa wilayah Aceh masih dilakukan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki dan fasilitas air darurat.
Pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas dilaporkan relatif stabil. Meski demikian, di beberapa daerah seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Bener Meriah, dan Aceh Tengah masih terdapat keterbatasan akibat gangguan distribusi.
Pemerintah bersama relawan terus memperkuat suplai logistik, termasuk melalui pemanfaatan pesawat dan helikopter untuk distribusi bantuan serta pengangkutan hasil pertanian warga terdampak.
Memasuki fase transisi, sejumlah daerah telah menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan. Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) mulai berjalan dengan melibatkan kolaborasi TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
Pembangunan tersebut ditargetkan rampung secara bertahap dalam rentang satu hingga dua setengah bulan, sesuai dengan kondisi dan kesiapan lahan.
“Inilah ikhtiar kita bersama: Sumatra pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh, serta tumbuh selaras dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” pungkas Menko PMK.
