ZONAPUBLIS — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mengungkap temuan baru terkait penyebab utama galodo atau banjir bandang yang melanda Kota Padang dan beberapa wilayah Sumbar.
Melalui analisis citra satelit Maxar, WALHI menegaskan bahwa keberadaan kayu gelondongan yang menumpuk pasca galodo bukan berasal dari pohon yang “tumbang alami”, sebagaimana pernyataan Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumbar, melainkan merupakan dampak dari aktivitas penebangan kayu sistematis di hulu DAS Aia Dingin.
Hal tersebut disampaikan Tommy Adam, Departemen Advokasi WALHI Sumbar, dalam keterangan resminya, Sabtu (29/11/2025).
Ia menegaskan bahwa bukti ilmiah yang ditunjukkan citra satelit beresolusi tinggi tersebut tidak dapat dibantah.
“Citra satelit Maxar dari 2021 sampai Juli 2025 menunjukkan pola penebangan kayu yang jelas, sistematis, dan berlangsung lama. Lokasinya tepat di hulu DAS Aia Dingin, titik paling krusial yang menjadi daerah tangkapan air Kota Padang,” ujar Tommy Adam.
Berdasarkan analisis spasial WALHI, puluhan titik pembukaan lahan teridentifikasi berada tepat di punggungan hulu DAS Aia Dingin.
Sebagian titik tersebut berada pada jalur yang terhubung langsung dengan aliran sungai yang bermuara ke Pantai Air Tawar, lokasi di mana tumpukan kayu besar ditemukan setelah galodo.
WALHI menegaskan, pola aliran hulu, hilir, muara tersebut menunjukkan hubungan langsung antara aktivitas pembalakan dan material kayu yang menyerbu permukiman warga saat bencana.
Untuk memperdalam temuan, WALHI melakukan overlay citra Maxar dengan Peta Kawasan Hutan Sumatera Barat. Hasilnya memperkuat dugaan kuat bahwa penebangan dilakukan di wilayah yang secara hukum harus dilindungi.
Temuan WALHI antara lain titik-titik pembalakan berada di dalam Suaka Margasatwa Bukit Barisan, sejumlah titik berada di Hutan Lindung, beberapa titik lainnya berada di wilayah APL, namun berbatasan langsung dengan kawasan konservasi sehingga menjadi pintu masuk praktik pembalakan.
Ditemukan jalan logging yang memotong kawasan konservasi dan hutan lindung, indikasi pelanggaran sistematis, bukan dampak alam.
Pada citra satelit Maxar periode 2021–2025 menunjukkan adanya tumpukan kayu yang ditata rapi seperti stockpile, jalan logging baru, dan pembukaan hutan mencapai ratusan hektar.
“Semua pola ini muncul jauh sebelum galodo terjadi. Ini bukti bahwa kayu gelondongan bukan pohon tumbang karena hujan ekstrem, tetapi berasal dari aktivitas pembalakan,” kata Tommy.
Dalam perekaman terbaru pada 27 Juli 2025, WALHI menemukan puluhan titik penebangan aktif di sepanjang punggungan hulu DAS Aia Dingin.
Tumpukan kayu siap angkut, pembukaan jalan baru, serta terus meluasnya kerusakan kawasan konservasi dan hutan lindung terlihat sangat jelas.
Areal tebangan diperkirakan mencapai ratusan hektar, meninggalkan bentang hutan kritis yang kehilangan fungsi hidrologis saat hujan ekstrem mengguyur.
WALHI menegaskan bahwa pola kejadian bencana sangat konsisten dengan hasil temuan citra satelit, jalan logging menjadi jalur percepatan aliran, tumpukan kayu terangkat dan hanyut begitu hujan ekstrem terjadi, material kayu bergerak dari hulu ke hilir dan bermuara di pantai.
“Buktinya sangat kuat. Citra satelit Maxar independen, tidak dapat dimanipulasi, dan merekam perubahan before dan after dengan jelas dari hulu hingga pantai,” tegas Tommy.
Atas temuan tersebut, WALHI Sumbar menyampaikan tiga desakan utama. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Padang harus mengakui kesalahan kepada masyarakat Sumbar serta daerah lain yang terdampak bencana ekologis akibat salah urus tata kelola SDA.
Kedua, melakukan pertobatan ekologis, dengan menghentikan politik kebijakan yang merusak lingkungan dan kawasan hutan.
Ketiga, melakukan investigasi hukum menyeluruh terhadap seluruh titik penebangan dalam kawasan hutan, terutama di SM Bukit Barisan dan Hutan Lindung, serta mengungkap aktor utama pembalakan.
Tommy menegaskan bahwa bencana galodo yang terjadi bukan takdir alam semata, tetapi akibat dari longgarnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan di kawasan hulu.
“Ini bencana ekologis yang memiliki aktor. Negara tidak boleh menutup mata,” tutup Tommy.
