ZONAPUBLIS – Ombudsman Republik Indonesia mengemukakan temuan-temuan penting terkait pelaksanaan layanan kebencanaan di Provinsi Sumatera Barat pasca bencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten/kota dan 50 kecamatan.
Temuan-temuan tersebut disampaikan langsung oleh Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, pada konferensi pers hasil pengawasan lapangan yang berlangsung di Kantor Ombudsman RI perwakilan Sumbar, Jumat (12/12/2025).
Kunjungan lapangan oleh Ombudsman bertujuan memverifikasi secara langsung sejauh mana layanan tanggap darurat berjalan, apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan apakah masyarakat yang terdampak benar-benar memperoleh perlindungan serta bantuan yang layak.
Yeka menekankan bahwa pemantauan ini bukan sekadar pendataan statis, melainkan upaya untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana di lapangan memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yang cepat, akurat, transparan, dan berpihak pada keselamatan warga.
Saat penyampaian hasil verifikasi lapangan, Yeka menyatakan keprihatinan atas sejumlah persoalan tata kelola yang berpotensi menghambat efektivitas respons kebencanaan.
“Kehadiran kami di lapangan bukan sekadar melihat bencana, tetapi memastikan negara hadir tanpa hambatan birokrasi. Temuan kami menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola, akurasi data, dan percepatan tindakan di titik-titik kritis,” ujar Yeka.
Dari hasil penelusuran Ombudsman RI, di Kabupaten Tanah Datar atau kawasan Lembah Anai. Yeka menyebut putusnya jalur nasional menyebabkan dampak sistemik pada logistik
Kerusakan jalan nasional di Lembah Anai telah memutus koridor utama Padang–Bukittinggi, yang selama ini menjadi arteri vital untuk mobilitas, distribusi logistik, dan kegiatan ekonomi regional.
Kelima ekskavator yang dikerahkan masih belum mampu membuka jalur sepenuhnya karena kondisi geoteknik yang labil sehingga kendaraan umum belum bisa melintas. Sepeda motor hanya boleh lewat pada jam tertentu untuk menjaga keselamatan.
Akibatnya, distribusi barang kebutuhan pokok harus dialihkan melalui jalur alternatif yang memakan waktu 3 hingga 4 kali lebih lama.
“Hal ini tentu menaikkan biaya logistik dan berpotensi menyebabkan fluktuasi harga, serta menimbulkan ketidakpastian pasokan LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, dan bahan pokok lainnya,” kata Yeka.
Implikasi sistemik dari terputusnya jalur nasional ini cukup luas, gangguan pada rantai pasokan regional akan mempengaruhi usaha mikro, pedagang, dan rumah tangga yang bergantung pada pasokan rutin barang kebutuhan.
“Oleh karena itu, diperlukan dukungan percepatan dari pemerintah pusat, misalnya penambahan alat berat, intervensi mitigasi longsor, dan percepatan rehabilitasi jalan nasional agar arteri ekonomi ini dapat segera pulih,” tegasnya.
