ZONAPUBLIS – Ombudsman Republik Indonesia mengemukakan temuan-temuan penting terkait pelaksanaan layanan kebencanaan di Provinsi Sumatera Barat pasca bencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten/kota dan 50 kecamatan.
Temuan-temuan tersebut disampaikan langsung oleh Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, pada konferensi pers hasil pengawasan lapangan yang berlangsung di Kantor Ombudsman RI perwakilan Sumbar, Jumat (12/12/2025).
Kunjungan lapangan oleh Ombudsman bertujuan memverifikasi secara langsung sejauh mana layanan tanggap darurat berjalan, apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan apakah masyarakat yang terdampak benar-benar memperoleh perlindungan serta bantuan yang layak.
Yeka menekankan bahwa pemantauan ini bukan sekadar pendataan statis, melainkan upaya untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana di lapangan memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yang cepat, akurat, transparan, dan berpihak pada keselamatan warga.
Saat penyampaian hasil verifikasi lapangan, Yeka menyatakan keprihatinan atas sejumlah persoalan tata kelola yang berpotensi menghambat efektivitas respons kebencanaan.
“Kehadiran kami di lapangan bukan sekadar melihat bencana, tetapi memastikan negara hadir tanpa hambatan birokrasi. Temuan kami menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola, akurasi data, dan percepatan tindakan di titik-titik kritis,” ujar Yeka.
Dari hasil penelusuran Ombudsman RI, di Jorong Lambe, Kabupaten Agam, masih ada warga yang terisolasi, ketidaksinkronan data, dan hambatan distribusi bantuan.
Kabupaten Agam tercatat sebagai daerah dengan jumlah korban jiwa terbesar, yakni 188 orang meninggal dan 72 orang hilang, serta lebih dari 4.000 jiwa mengungsi.
“Dalam pengawasan di Jorong Lambe, Ombudsman menemukan sejumlah masalah yang saling berkaitan sehingga memperburuk kondisi kesiapan dan respons,” katanya.
Kemudian di lapangan terdapat perbedaan penilaian status isolasi. Dinas Pekerjaan Umum menyebut “terisolasi terbatas”, sementara dokumen BPBD mengklasifikasikan “terisolasi penuh”.
“Hasil verifikasi Ombudsman menunjukkan bahwa kondisi lapangan memang memenuhi kategori isolasi penuh, akses kendaraan terputus, sehingga mobil dan kendaraan roda besar tidak dapat melewati, dan rute satu-satunya memerlukan perjalanan kaki yang menantang,” ujarnya.
“Ketidaksinkronan seperti ini berimplikasi pada prioritas penanganan dan alokasi sumber daya, karena jika sebuah wilayah dikategorikan berbeda maka skala respons yang dikerahkan bisa berbeda pula,” tambahnya.
Yeka juga menyebutkan bahwa distribusi bantuan dari pemerintah nagari dan inisiatif perantau ada, termasuk pendirian dapur umum, tetapi metode distribusi sangat terbatas. Alat transportasi tak bisa masuk kendaraan bermotor hanya masuk dengan bantuan mendorong empat orang.
“Dalam praktiknya, relawan dan petugas bantuan memilih berjalan kaki menempuh hampir 10 km pulang-pergi yang memakan waktu sekitar lima jam untuk mencapai lokasi. Selain itu, opsi udara seringkali tidak dapat diandalkan karena cuaca yang fluktuatif sehingga pengiriman via udara kerap batal,” jelasnya.
Di lokasi pengungsian juga hanya tersedia satu genset kecil untuk kebutuhan listrik dasar. Meskipun PLN melaporkan telah mengirim genset pada 9 Desember lalu, nyatanya Kepala Jorong menyatakan belum menerima barang tersebut, menandakan masalah koordinasi logistik dan pengiriman.
“Ketiadaan listrik, gangguan telekomunikasi, serta terbatasnya air bersih dan sanitasi memperburuk kondisi kesehatan dan kenyamanan pengungsi,” katanya.
Sebanyak 47 siswa SD, 27 siswa SMP, dan 17 siswa SMA/SMK juga tidak dapat mengakses pendidikan formal. Pembelajaran jarak jauh (daring) pun tidak mungkin dilakukan karena infrastruktur telekomunikasi memang tidak tersedia. Kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia menghadapi risiko yang lebih besar saat layanan dasar tidak tersedia.
Disana juga tercatat 18 titik longsor yang signifikan. Dua ekskavator sudah beroperasi, namun estimasi pembukaan akses memerlukan minimal 30 hari dengan kondisi alat saat ini, penambahan dua alat berat dapat mempercepat proses secara signifikan.
“Sampai akses darat pulih, pengiriman pangan praktis hanya dapat dilakukan lewat udara, opsi yang tidak andal jika cuaca buruk,” ujarnya.
Karena akses terputus, distribusi LPG 3 kg terganggu sehingga harga di pengecer naik dari level normal sekitar Rp20.000 menjadi Rp30.000 per tabung.
Selain itu, mata pencaharian warga sebagian besar petani sawah dan pengelola kebun cokelat, praktis berhenti karena akses ke lahan dan pasar terputus.
Pada bangunan terdapat dua rumah hancur total, sementara 25 rumah dinilai berada di zona berisiko tinggi sehingga direkomendasikan untuk direlokasi. Kebutuhan hunian sementara dan rencana relokasi harus mempertimbangkan aspek administratif dan sosial agar proses berjalan adil dan terencana.
“Kesimpulannya, temuan di Jorong Lambe menunjukkan bahwa tingkat dampak dan hambatan layanan kebencanaan lebih parah daripada estimasi awal sehingga memerlukan koordinasi cepat, akurat, dan satu komando operasional,” kata Yeka.
