ZONAPUBLIS – Pemerintah Kota Padang resmi mengakhiri status Tanggap Darurat Bencana pada Senin, (22/12/2025). Terhitung mulai Selasa, 23 Desember 2025, daerah ini memasuki masa transisi menuju pemulihan pascabencana.
Keputusan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Masa Tanggap Darurat Bencana bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar secara daring, Senin (22/12/2025).
Dalam rapat yang diikuti dari Rumah Dinas Wali Kota Padang itu, Maigus Nasir mengungkapkan bahwa hingga akhir masa tanggap darurat masih terdapat dua warga yang dinyatakan hilang. Sementara itu, sebanyak 11 korban lainnya telah berhasil ditemukan.
“Untuk dua korban yang belum ditemukan, setelah dilakukan komunikasi dengan pihak keluarga, maka pencarian resmi dihentikan mulai hari ini,” ujar Maigus Nasir.
Ia menjelaskan, keputusan penghentian pencarian tersebut diambil dengan mempertimbangkan masukan dan persetujuan dari keluarga korban, serta hasil evaluasi tim di lapangan.
Selain itu, Maigus Nasir memaparkan kondisi pengungsian pascabencana. Saat ini tercatat sebanyak 658 Kepala Keluarga terdampak, dengan 93 KK atau 365 jiwa masih menempati hunian sementara (huntara). Sementara pengungsi lainnya memilih tinggal mandiri, baik di rumah kerabat maupun dengan menyewa tempat tinggal.
“Kami berharap warga yang tinggal mandiri ini nantinya bisa memperoleh bantuan dana tunggu hunian,” katanya.
Untuk solusi jangka panjang, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan pembangunan hunian tetap bagi pengungsi. Lahan tersebut berada di kawasan belakang Pasar Simpang Haru dan area Bumi Perkemahan, dengan total luas mencapai sekitar tiga hektare. Pemko Padang berharap dukungan pemerintah pusat dalam merealisasikan pembangunan hunian permanen tersebut.
Lebih lanjut, Maigus Nasir menyebutkan bahwa bencana yang terjadi juga berdampak serius terhadap sektor infrastruktur dan pertanian. Kerusakan jaringan irigasi menyebabkan sekitar 4.140 hektare lahan sawah tidak dapat diolah. Selain itu, sembilan unit jembatan dilaporkan mengalami kerusakan, serta sejumlah sekolah mengalami rusak berat dan membutuhkan penanganan segera.
Pemko Padang, kata Maigus Nasir, berkomitmen melanjutkan upaya pemulihan secara bertahap dengan mengedepankan keselamatan warga serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
