ZONAPUBLIS – Ombudsman Republik Indonesia mengemukakan temuan-temuan penting terkait pelaksanaan layanan kebencanaan di Provinsi Sumatera Barat pasca bencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten/kota dan 50 kecamatan.
Temuan-temuan tersebut disampaikan langsung oleh Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, pada konferensi pers hasil pengawasan lapangan yang berlangsung di Kantor Ombudsman RI perwakilan Sumbar, Jumat (12/12/2025).
Kunjungan lapangan oleh Ombudsman bertujuan memverifikasi secara langsung sejauh mana layanan tanggap darurat berjalan, apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan apakah masyarakat yang terdampak benar-benar memperoleh perlindungan serta bantuan yang layak.
Yeka menekankan bahwa pemantauan ini bukan sekadar pendataan statis, melainkan upaya untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana di lapangan memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yang cepat, akurat, transparan, dan berpihak pada keselamatan warga.
Saat penyampaian hasil verifikasi lapangan, Yeka menyatakan keprihatinan atas sejumlah persoalan tata kelola yang berpotensi menghambat efektivitas respons kebencanaan.
“Kehadiran kami di lapangan bukan sekadar melihat bencana, tetapi memastikan negara hadir tanpa hambatan birokrasi. Temuan kami menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola, akurasi data, dan percepatan tindakan di titik-titik kritis,” ujar Yeka.
Dari hasil penelusuran Ombudsman RI, di Kota Padang Ombudsman RI menemukan kerusakan irigas yang berkaitan dengan ancaman terhadap produksi pangan dan pendapatan petani.
Di Kapalo Koto dan Lambung Bukit, Kota Padang, dua jaringan irigasi utama yaitu Gunung Nago dan Koto Tuo mengalami kerusakan berat. Dampaknya signifikan bagi ketahanan pangan regional.
Dari total 4.358 hektare lahan sawah yang bergantung pada dua irigasi tersebut, sekitar 3.156 hektare terancam gagal tanam akibat terputusnya suplai air. Selain itu, 176 hektare sawah di Kuranji dan Batu Busuk tertimbun material sehingga tidak dapat ditanami.
“Kerusakan pada bendung, saluran primer, dan jembatan besi menuntut intervensi teknis untuk menstabilkan aliran sungai dan mencegah kerusakan lanjutan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan permohonan 4.265 unit Geobag kepada PT Hutama Karya Infrastruktur sebagai upaya perlindungan darurat untuk bendung.
Pengajuan ini disertai dokumen teknis dan sketsa perlindungan bendung, yang menunjukkan respons cepat dari pemerintah daerah. Namun realisasi dan percepatan pemasangan Geobag menjadi kritikal untuk mencegah kerusakan lebih luas.
Di sisi ekonomi sosial, petani kehilangan masa tanam dan sumber pendapatan. Untuk merespons kondisi ini, diperlukan langkah-langkah pemulihan yang mencakup perbaikan infrastruktur, dukungan padat karya, serta program pemulihan lahan agar proses produksi pangan dapat kembali berjalan.
Menurut Yeka, keterlambatan pemulihan irigasi akan berdampak langsung pada pasokan pangan serta pendapatan rumah tangga petani.







