Surat edaran yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026 itu berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP). Larangan tidak hanya diterapkan di lingkungan kantor, tetapi juga mencakup penggunaan vape di luar tempat kerja.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan langkah pencegahan untuk mengantisipasi perkembangan penyalahgunaan narkotika. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan perangkat vape dimanfaatkan sebagai sarana penyimpanan maupun peredaran narkotika dalam bentuk cair.
Menurut Johnny, rokok elektrik memiliki sejumlah komponen, yakni perangkat utama atau device, cartridge sebagai tempat penampung cairan, serta liquid yang digunakan dalam proses pemakaian.
Perkembangan teknologi pada perangkat tersebut dinilai membuka peluang penyalahgunaan dengan mencampurkan zat narkotika ke dalam cairan vape. Kondisi ini menjadi perhatian karena kandungan cairan yang digunakan tidak selalu dapat dikenali hanya melalui pengamatan biasa.
“Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge. Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11/2026).
Ia juga menyebut temuan penyalahgunaan rokok elektrik untuk peredaran narkotika cair sebagai salah satu latar belakang penerbitan aturan tersebut. Zat etomidate, misalnya, telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
Johnny mengatakan, pemberantasan narkotika tidak cukup dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku kejahatan. Upaya pencegahan juga perlu diterapkan di lingkungan internal institusi, termasuk dengan memastikan personel Polri tidak menggunakan perangkat yang berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika.
Larangan ini berlaku secara menyeluruh, mulai dari tingkat Markas Besar Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek).
Setiap PNPP yang terbukti melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku di lingkungan Polri.
Polri berharap kebijakan internal ini dapat menjadi bentuk keteladanan bagi institusi lain maupun masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
“Kami berharap langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya. Upaya memerangi narkoba membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perubahan perilaku,” jelasnya.
Lebih lanjut, Johnny menyampaikan bahwa aturan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kedisiplinan dan profesionalisme personel. Seluruh anggota Polri diharapkan mampu menjaga integritas serta memberikan contoh positif kepada masyarakat.
Kebijakan ini sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam mendukung pemberantasan narkotika melalui langkah pencegahan dan penegakan hukum secara berkelanjutan. (*)














