Berita

Solusi Tambang Ilegal, Kapolda Sumbar Dorong Percepatan WPR dan IPR

×

Solusi Tambang Ilegal, Kapolda Sumbar Dorong Percepatan WPR dan IPR

Sebarkan artikel ini
WhatsApp Image 2026 01 21 at 12.20.35

ZONAPUBLIS – Legalitas pertambangan rakyat di Sumatera Barat menemui titik terang. Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, secara khusus menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Selasa (20/1/2026) guna membahas percepatan izin tambang rakyat.

Hasil dari pertemuan strategis yang juga dihadiri oleh Dirjen Minerba tersebut menetapkan bahwa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditargetkan selesai pada awal bulan Februari mendatang.

Penetapan WPR merupakan syarat krusial sebelum pemerintah dapat menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Baca Juga  Pulihkan Akses Pasca Galodo, Kapolda Sumbar Letakkan Batu Pertama Jembatan Bailey di Agam

Kapolda Sumbar menjelaskan bahwa Menteri ESDM telah menginstruksikan jajarannya untuk segera merampungkan seluruh aspek teknis yang diperlukan.

“Tadi Pak Menteri langsung memerintahkan bahwa di awal Februari, WPR-nya harus sudah selesai. Secara teknis, nanti dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama kementerian terkait akan melakukan apa yang menjadi kelengkapan-kelengkapan tersebut,” ungkap Irjen Pol. Gatot.

Langkah melegalkan aktivitas tambang rakyat ini bertujuan untuk mengubah mekanisme penambangan yang selama ini tidak berizin menjadi formal dan diakui negara.

Kapolda menekankan bahwa legalitas ini akan memberikan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan konservasi alam.

Baca Juga  Empat Bulan Jabat Plt, Rifki Resmi Dilantik jadi Kakanwil Kemenhaj Sumbar Defenitif

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan sumber daya alam demi kepentingan publik.

“Ini adalah solusi terbaik sehingga masyarakat ke depan bisa melakukan penambangan secara legal. Kemudian lingkungan juga terjaga dengan baik, masyarakat sejahtera sesuai yang disampaikan Bapak Prabowo, yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelas Irjen Pol. Gatot.

Dengan adanya WPR dan IPR yang ditargetkan terbit dalam waktu dekat, diharapkan potensi konflik sosial akibat aktivitas tambang ilegal dapat ditekan.

Selain itu, kontribusi sektor tambang rakyat terhadap ekonomi daerah Sumatera Barat diharapkan menjadi lebih optimal, terukur, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. (*)

Baca Juga  BMKG Memprediksi Cuaca Padang Hujan Sedang