Berita

Yogi Tersandung Kasus Starlink, Apjatel Soroti Ketimpangan Akses Internet

×

Yogi Tersandung Kasus Starlink, Apjatel Soroti Ketimpangan Akses Internet

Sebarkan artikel ini
Yogi Tersandung Kasus Starlink
Yogi Gilang Arya, putra daerah yang lahir di Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, menghadirkan jaringan internet bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) justru membawanya berhadapan dengan hukum

ZONAPUBLIS – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (Apjatel) menyoroti kasus Yogi Gilang Arya Setia yang tersandung perkara hukum terkait penyediaan layanan internet Starlink di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Ketua Umum Apjatel Jerry Mangasas Swandy menyatakan pihaknya mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memberikan pembinaan kepada Yogi. Menurutnya, aktivitas penyediaan internet tersebut dapat diarahkan agar berjalan melalui mekanisme perizinan yang sesuai.

Jerry menilai Yogi sebaiknya mendapat pendampingan untuk dapat menjadi penyelenggara jasa internet secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sepakat untuk dapat dibina agar dapat menjadi penyelenggara jasa internet sesuai amanat Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2019,” ujar Jerry kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/9/2026).

Menurut dia, persoalan seperti yang dialami Yogi bukan hanya terjadi di Mentawai. Masih adanya wilayah yang belum memperoleh akses internet secara memadai membuat sebagian masyarakat mencari cara alternatif untuk menghadirkan konektivitas di daerahnya.

Baca Juga  Polres Payakumbuh PTDH Dua Personil Pelanggar Kode Etik Profesi

Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus di wilayah terpencil dan kawasan yang masih masuk kategori blank spot. Jerry menilai perlu ada komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah, pelaku usaha telekomunikasi dan pemangku kepentingan lainnya agar kebutuhan masyarakat terhadap akses internet dapat dipenuhi tanpa mengabaikan aturan.

“Kasus seperti ini banyak terjadi karena pemerataan internet masih menjadi persoalan,” katanya.

Sebelumnya, Yogi didakwa karena menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tanpa izin di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Aktivitas tersebut dilakukan dengan tujuan menyediakan akses internet menggunakan layanan Starlink bagi masyarakat di sekitarnya.

Kasus ini kemudian mendapat perhatian dari pemerintah karena di satu sisi terdapat persoalan perizinan, tetapi di sisi lain terdapat kebutuhan nyata masyarakat terhadap akses internet, terutama di wilayah yang belum memperoleh layanan secara optimal.

Baca Juga  Pohon Rambutan Tumbang Timpa Musholla di Mata Air Padang

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya mengatakan pemerintah membuka kemungkinan memberikan pembinaan kepada Yogi. Salah satu opsi yang disiapkan adalah membantu mengarahkan aktivitas tersebut agar dapat dilakukan melalui skema yang resmi dan memiliki izin.

Pembinaan itu antara lain dapat dilakukan dengan membantu memenuhi persyaratan perizinan atau menghubungkan pihak yang bersangkutan dengan penyelenggara jasa internet (ISP) yang telah memiliki izin.

Dengan begitu, kebutuhan masyarakat terhadap koneksi internet di Sikakap tetap dapat dilayani melalui ekosistem telekomunikasi yang sesuai dengan ketentuan.

Meutya menegaskan, langkah pembinaan tersebut bukan berarti pemerintah mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah tetap menghormati proses hukum, sementara pada saat yang sama berupaya mencari jalan keluar atas persoalan konektivitas yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan adanya solusi agar upaya menyediakan akses internet bagi warga Desa Sikakap dapat dilakukan secara legal.

Baca Juga  Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Tuapejat Mentawai

Kasus tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Ketika akses internet belum merata, masyarakat di daerah terpencil terkadang harus mencari alternatif untuk mendapatkan koneksi.

Di sisi lain, penyediaan layanan telekomunikasi tetap membutuhkan kepatuhan terhadap aturan perizinan dan ketentuan teknis yang berlaku. Karena itu, penyelesaian persoalan semacam ini tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga bagaimana pemerintah dan industri dapat menyediakan jalur legal bagi masyarakat yang ingin membantu menghadirkan konektivitas di wilayah yang belum terlayani.

Dengan adanya pembinaan dan koordinasi antara pemerintah, penyelenggara jaringan serta masyarakat, kebutuhan internet di daerah terpencil diharapkan dapat dipenuhi tanpa mengorbankan aspek legalitas dan tata kelola industri telekomunikasi. (*)