Temuan tersebut terungkap saat petugas melakukan inspeksi mendadak terhadap proses keberangkatan ratusan jamaah umrah. Pemeriksaan awal menunjukkan adanya travel yang diduga menggunakan atribut atau identitas perusahaan penyelenggara umrah lain untuk memberangkatkan jamaah.
Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Kemenhaj Sumbar, Muhammad Rifki, mengatakan kelima travel tersebut masih dalam proses pemeriksaan. Pihaknya akan meminta keterangan dari masing-masing penyelenggara untuk memastikan dugaan pelanggaran yang ditemukan.
“Dari hasil pemeriksaan, kami mengidentifikasi lima travel yang diduga tidak memiliki izin PPIU sendiri. Mereka memberangkatkan jamaah dengan menggunakan atribut atau identitas penyelenggara lain,” ujarnya dalam keterangan resmi Kemenhaj Sumbar, Selasa (3/11/2026).
Lima travel yang masuk dalam pendataan awal tersebut yakni Singgalang, Asafi Tour, Al Hijaz, Prima Astuti Sejahtera, dan Hayat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Singgalang disebut menggunakan PT Tri Muda Karya Wisata sebagai penyelenggara keberangkatan. Sementara Asafi Tour tercatat melalui PT Amanah Safari Internasional.
Adapun Al Hijaz diduga menggunakan jalur melalui PT Berlian Mulia Parama yang berasal dari Jambi. Prima Astuti Sejahtera tercatat menggunakan PT Rajawali Arya Nusantara, sedangkan Hayat memberangkatkan jamaah melalui PT Arasy Bungo Mandiri, juga dari Jambi.
Rifki menjelaskan, persoalan yang ditemukan petugas tidak hanya menyangkut lima travel tersebut. Pemeriksaan sementara mencatat sekitar delapan travel yang terindikasi memiliki masalah dalam proses pemberangkatan jamaah umrah.
“Dari jumlah itu, lima travel diduga tidak berizin dan menggunakan identitas penyelenggara lain. Data ini masih kami dalami untuk memastikan seluruh pelanggarannya,” katanya.
Salah satu temuan yang menjadi perhatian petugas adalah keberangkatan 127 jamaah melalui sebuah travel yang disebut belum mempunyai izin PPIU atas namanya sendiri.
Menurut Rifki, pihaknya masih menelusuri mekanisme pemberangkatan jamaah tersebut, termasuk pihak yang terlibat dalam penggunaan izin penyelenggara lain.
“Ada satu travel yang memberangkatkan 127 jamaah, sementara izin PPIU atas nama travel tersebut belum dimiliki. Kami akan menelusuri bagaimana proses pemberangkatannya dan pihak yang terlibat,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemenhaj Sumbar berencana memanggil travel yang masuk dalam daftar pemeriksaan. Klarifikasi juga akan dilakukan terhadap perusahaan yang diduga menggunakan identitas PPIU lain maupun pihak yang memberikan atau meminjamkan identitas tersebut.
“Kami akan memeriksa travel yang menggunakan atribut maupun pihak yang memberikan atribut tersebut. Jika pelanggarannya terbukti, identitas travel akan kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi,” tegas Muhammad Rifki.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar M. Rifki menegaskan bahwa pihaknya akan menindak penyelenggara yang terbukti melanggar ketentuan perizinan.
Ia menyatakan pengawasan dilakukan untuk melindungi calon jamaah sekaligus memberikan kepastian bagi perusahaan perjalanan umrah yang telah memenuhi persyaratan resmi.
“Kami pro kepada jamaah, tetapi juga pro kepada travel yang berizin. Kami tidak akan membiarkan travel tidak berizin memberangkatkan jamaah,” tegasnya.
M. Rifki juga menekankan bahwa langkah penindakan diarahkan kepada penyelenggara yang melakukan pelanggaran, bukan kepada jamaah yang telah memenuhi persyaratan keberangkatan. Hak jamaah untuk berangkat tetap menjadi perhatian dalam proses penanganan temuan tersebut.
Kemenhaj Sumbar mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mempertimbangkan harga paket ketika memilih biro perjalanan umrah. Calon jamaah diminta memastikan legalitas penyelenggara sebelum melakukan pendaftaran maupun pembayaran.
Pemeriksaan izin PPIU dapat dilakukan melalui aplikasi Satu Haji. Langkah tersebut penting agar masyarakat mengetahui status resmi penyelenggara dan dapat mengurangi risiko persoalan dalam perjalanan ibadah umrah. (*)









