Berita

8 ASN Dharmasraya Diberhentikan, Satu Lagi Tunggu Putusan Kasus Korupsi Dana Covid-19

×

8 ASN Dharmasraya Diberhentikan, Satu Lagi Tunggu Putusan Kasus Korupsi Dana Covid-19

Sebarkan artikel ini
Ummu Azizah
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dharmasraya, Ummu Azizah (dok. ist)
ZONAPUBLIS.ID – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memberhentikan delapan aparatur sipil negara (ASN) akibat tersangkut kasus hukum dan pelanggaran disiplin.
Sementara satu ASN lainnya masih menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah dalam perkara dugaan korupsi dana penanganan Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dharmasraya, Ummu Azizah, menyampaikan bahwa terdapat sembilan ASN yang perkaranya masuk dalam penanganan kepegawaian.

Kasus tersebut memiliki latar belakang berbeda, mulai dari tindak pidana umum, narkotika, pelecehan seksual, hingga pelanggaran disiplin.

“Dari sembilan orang tersebut, delapan orang di antaranya sudah diberhentikan. Satu orang lainnya yang terlibat dalam kasus tindak pidana umum, yakni dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 di BPBD, saat ini sedang menunggu keputusan inkrah dari pengadilan,” kata Ummu.

Baca Juga  Rp50 Ribu di Rekening atau Gratis Ujian Kuliah: Mana yang Lebih Dibutuhkan Anak Muda?

Menurutnya, penyelesaian status kepegawaian ASN yang tersangkut perkara hukum harus mengikuti tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, proses hukum di pengadilan menjadi salah satu hal yang menentukan tindak lanjut terhadap status seorang ASN.

Status Kepegawaian Menyesuaikan Proses Hukum

Ummu menjelaskan, ASN yang sedang menjalani proses hukum dapat dikenai pemberhentian sementara sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, pegawai yang bersangkutan menerima 50 persen dari gaji.

Ia menyebutkan, beberapa perkara yang menjerat ASN Dharmasraya telah bergulir sejak 2025. Namun, putusan berkekuatan hukum tetap untuk sejumlah perkara baru diperoleh pada 2026.

Setelah putusan inkrah diterbitkan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti status kepegawaian berdasarkan aturan yang mengatur manajemen ASN.

Bagi pegawai yang telah diberhentikan, masih terdapat hak tertentu yang dapat diterima sesuai ketentuan, salah satunya Tabungan Hari Tua (THT) melalui Taspen.

Baca Juga  Apa bedanya BMKG dan PVMBG? Respons Admin BMKG soal Anak Krakatau Picu Sorotan, Publik

Ummu juga menjelaskan bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dapat memberikan pendampingan hukum kepada PNS yang menghadapi persoalan hukum. Pendampingan tersebut dilakukan apabila diminta oleh pegawai bersangkutan dan mengikuti mekanisme organisasi.

Ia menegaskan, penanganan kepegawaian tidak dapat disamaratakan untuk setiap perkara pidana. Jenis tindak pidana, putusan pengadilan, lamanya hukuman, serta aturan kepegawaian menjadi sejumlah faktor yang diperhitungkan.

Untuk perkara pidana umum yang tidak berkaitan langsung dengan jabatan, peluang ASN untuk kembali bekerja masih dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Menurut Ummu, ASN yang dijatuhi hukuman di bawah dua tahun berpeluang dipertimbangkan untuk kembali menjalankan tugas. Meski demikian, hal itu tidak berlaku otomatis karena tetap harus melalui pemeriksaan persyaratan kepegawaian.

“Apabila tidak memenuhi persyaratan, pemberhentian tetap dapat dilakukan sesuai aturan kepegawaian,” ujarnya.

Selain menangani ASN yang tersangkut perkara pidana, BKPSDM Dharmasraya juga melakukan penegakan disiplin terhadap pegawai yang tidak menjalankan kewajibannya.

Baca Juga  PGAI Sumbar Bantah Isu Pengusiran Pasien di Rumah Singgah Pasaman, Tegaskan Legalitas Aset Wakaf

Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah ketidakhadiran kerja tanpa keterangan atau alasan yang sah.

Ummu mengatakan, ASN yang tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut atau mencapai akumulasi 28 hari dapat dikenai sanksi berat hingga pemberhentian, sesuai ketentuan disiplin yang berlaku.

Penegakan disiplin tersebut dilakukan untuk memastikan setiap ASN menjalankan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara dan pelayan masyarakat.

Ia menambahkan, Pemkab Dharmasraya melalui BKPSDM terus memproses berbagai persoalan kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut diterapkan terhadap PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan demikian, penanganan pelanggaran tidak hanya menyangkut perkara pidana, tetapi juga kepatuhan pegawai terhadap kewajiban dan disiplin kerja di lingkungan pemerintahan daerah. (*)