ZONAPUBLIS – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Barat hingga 30 Juni 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp4,93 triliun atau 50,89 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp9,69 triliun, sementara belanja negara telah terealisasi sebesar Rp18,22 triliun atau 50,95 persen dari pagu Rp35,76 triliun.
Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh 19,29 persen (year on year/yoy), sedangkan belanja negara meningkat 22,38 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada Triwulan I-2026 yang mencapai 5,02 persen (yoy). Meski berada sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen, secara kuartalan perekonomian Sumbar tumbuh 3,15 persen (quarter to quarter/q-to-q), lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi 0,77 persen.
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan 17,77 persen, diikuti jasa lainnya sebesar 9,10 persen dan jasa keuangan sebesar 7,94 persen.
Di sisi lain, inflasi Sumatera Barat pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,70 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34 persen. Secara bulanan, inflasi mencapai 0,50 persen, juga sedikit lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 0,44 persen.
Penerimaan Pajak dan PNBP Meningkat
Realisasi pendapatan negara masih didominasi penerimaan perpajakan yang mencapai Rp3,92 triliun atau sekitar 79,4 persen dari total pendapatan negara.
Penerimaan pajak dalam negeri tercatat sebesar Rp2,26 triliun atau 35,39 persen dari target tahunan, meningkat 7,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor administrasi pemerintahan, perdagangan, serta aktivitas keuangan dan asuransi menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak.
Sementara itu, penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp1,65 triliun atau telah melampaui target dengan realisasi 122,03 persen. Capaian tersebut didorong tingginya penerimaan Bea Keluar yang mencapai Rp1,64 triliun.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1,01 triliun atau 52,25 persen dari target. Peningkatan terutama berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang tumbuh 17,92 persen menjadi Rp772,79 miliar.
Belanja Pemerintah Pusat Tumbuh Hampir 36 Persen
Belanja Pemerintah Pusat di Sumatera Barat terealisasi sebesar Rp6,02 triliun atau 37,37 persen dari pagu. Secara tahunan, realisasi ini meningkat signifikan hingga 35,89 persen.
Komponen terbesar masih berasal dari belanja pegawai sebesar Rp3,65 triliun atau 60,51 persen dari total belanja pemerintah pusat. Selain itu, belanja barang terealisasi Rp1,75 triliun, sedangkan belanja modal mencapai Rp635,10 miliar.
Transfer ke Daerah Capai Rp12,19 Triliun
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp12,19 triliun atau 62,11 persen dari pagu. Nilai tersebut meningkat 16,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp9,20 triliun atau sekitar 75,45 persen dari total TKD. Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp552,25 miliar atau meningkat tajam sebesar 111,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah juga telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp2,16 triliun yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sementara Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp275,82 miliar atau 79,19 persen dari pagu.
Pendapatan APBD Konsolidasian Ikut Tumbuh
Di tingkat pemerintah daerah, realisasi pendapatan daerah konsolidasi 20 pemerintah daerah di Sumatera Barat hingga Juni 2026 mencapai Rp12,75 triliun atau 47,63 persen dari target tahunan.
Pendapatan daerah tersebut meningkat 22,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama didorong kenaikan pendapatan transfer sebesar 25,53 persen yang masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan kontribusi 78,69 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp10,15 triliun atau 36,47 persen dari pagu. Belanja daerah tumbuh 8,28 persen secara tahunan, didorong peningkatan belanja operasi sebesar 13,02 persen.
Pemerintah menegaskan kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah. (*)
