ZONAPUBLIS- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Barat hingga 30 September 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp8,68 triliun, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp27,36 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sumatera Barat, Kukuh Sumardono Basuki, mengatakan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam pelaksanaan APBN di daerah.
“Realisasi pendapatan negara di wilayah Sumatera Barat sampai dengan 30 September 2026 tercatat sebesar Rp8,68 triliun atau 98,81 persen dari target APBN tahun 2026 sebesar Rp8,79 triliun,” kata Kukuh.
Ia menjelaskan, pendapatan negara tersebut tumbuh 45,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp27,36 triliun atau 74,35 persen dari pagu Rp36,8 triliun. Angka tersebut meningkat 21,32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
“Belanja negara mengalami pertumbuhan sebesar 21,32 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya.
Penerimaan Perpajakan Dominasi Pendapatan Negara
Kukuh menjelaskan, penerimaan negara di Sumatera Barat masih didominasi sektor perpajakan yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Total penerimaan perpajakan mencapai Rp7,07 triliun atau sekitar 81,5 persen dari keseluruhan pendapatan negara di Sumatera Barat.
Penerimaan pajak dalam negeri neto hingga September 2026 tercatat sebesar Rp3,87 triliun atau 70,68 persen dari target Rp5,48 triliun. Capaian tersebut tumbuh 38,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Penerimaan pajak dalam negeri menunjukkan pertumbuhan positif. Sektor administrasi pemerintahan, industri, perdagangan, serta aktivitas keuangan dan asuransi menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar di Sumatera Barat,” jelasnya.
Di sisi lain, penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp3,2 triliun atau 236,17 persen dari target Rp1,36 triliun.
Penerimaan tersebut berasal dari bea keluar dan bea masuk. Bea keluar tercatat sebesar Rp3,19 triliun atau 237,76 persen dari target, sedangkan bea masuk mencapai Rp8,72 miliar atau 68,56 persen dari target tahun 2026.
Selain perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara di Sumatera Barat.
Hingga akhir September 2026, PNBP mencapai Rp1,61 triliun atau 82,37 persen dari target tahunan. Salah satu pendorongnya adalah peningkatan pendapatan badan layanan umum yang mencapai Rp1,25 triliun atau tumbuh 10,52 persen secara tahunan.
Belanja Pemerintah Pusat Tumbuh 45,36 Persen
Dari sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Barat mencapai Rp10,28 triliun atau 60,63 persen dari pagu Rp16,95 triliun.
Menurut Kukuh, realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan sebesar 45,36 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Belanja tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program kementerian dan lembaga, operasional pemerintahan, serta berbagai kegiatan pelayanan publik di daerah.
“Belanja pemerintah pusat sampai dengan 30 September 2026 telah terealisasi sebesar Rp10,28 triliun. Realisasi ini tumbuh 45,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Berdasarkan komposisinya, belanja pemerintah pusat didominasi belanja pegawai sebesar Rp5,17 triliun atau 50,3 persen dari total realisasi belanja pemerintah pusat.
Realisasi belanja pegawai tersebut mencapai 75,31 persen dari pagu Rp6,86 triliun dan meningkat 22,21 persen secara tahunan.
Selanjutnya, belanja barang terealisasi sebesar Rp3,71 triliun atau 58,86 persen dari pagu Rp6,31 triliun. Angka tersebut meningkat 55,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp1,39 triliun atau 36,89 persen dari pagu Rp3,77 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan belanja pemerintah pusat terus berjalan, meskipun realisasi belanja modal masih perlu diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun.
Transfer ke Daerah Capai Rp17,1 Triliun
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Sumatera Barat hingga 30 September 2026 mencapai Rp17,1 triliun atau 86,05 persen dari pagu Rp19,86 triliun.
Kukuh menyebutkan, penyaluran TKD tersebut meningkat 10,35 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
“Transfer ke Daerah sampai dengan 30 September 2026 sudah disalurkan sebesar Rp17,1 triliun atau 86,05 persen dari pagu tahun 2026,” katanya.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dalam penyaluran TKD, dengan realisasi Rp12,48 triliun atau 73,04 persen dari total TKD. Penyaluran DAU tersebut mencapai 85,62 persen dari pagu Rp14,58 triliun.
DAU dialokasikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota untuk mendukung kebutuhan daerah, termasuk belanja pegawai, pembangunan prasarana, serta pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp632,24 miliar atau 87,23 persen dari pagu Rp724,81 miliar.
“Realisasi Dana Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar 48,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” jelas Kukuh.
Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, realisasi penyaluran mencapai Rp3,58 triliun atau 86,9 persen dari pagu Rp4,12 triliun. Penyaluran tersebut didominasi pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Tunjangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas guru sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan.
Adapun DAK Fisik telah disalurkan sebesar Rp51,18 miliar atau 55,67 persen dari pagu Rp91,93 miliar.
Penyaluran Dana Desa juga menunjukkan capaian tinggi. Hingga September 2026, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp347,65 miliar atau 99,81 persen dari pagu Rp348,30 miliar.
Dana Desa tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.
Belanja Daerah Baru Terealisasi 57,16 Persen
Selain memantau APBN, kinerja keuangan daerah juga menjadi perhatian dalam evaluasi fiskal regional Sumatera Barat.
Berdasarkan realisasi APBD konsolidasian 20 pemerintah daerah, pendapatan daerah hingga September 2026 mencapai Rp18,44 triliun atau 67,3 persen dari target Rp27,4 triliun.
Secara tahunan, pendapatan daerah mengalami kenaikan 0,04 persen. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh pendapatan dana transfer yang tumbuh 0,26 persen.
Dana transfer masih mendominasi pendapatan daerah dengan kontribusi sebesar 77,38 persen.
Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp16,41 triliun atau 57,16 persen dari pagu Rp28,72 triliun. Realisasi tersebut meningkat 1,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan belanja daerah terutama didorong oleh belanja operasi yang tumbuh 3,34 persen secara tahunan.
Data tersebut memperlihatkan bahwa realisasi belanja daerah masih perlu dioptimalkan agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih efektif hingga akhir tahun anggaran.
Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Masih di Bawah Nasional
Dari sisi makroekonomi, perekonomian Sumatera Barat pada Triwulan II-2026 tumbuh sebesar 4,54 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut masih berada di bawah ekonomi nasional yang mencapai 5,29 persen.
Sejumlah sektor mencatatkan pertumbuhan signifikan, terutama penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 17,57 persen, administrasi pemerintahan sebesar 8,95 persen, serta pengadaan listrik dan gas sebesar 8,69 persen.
Secara triwulanan, ekonomi Sumatera Barat tumbuh 1,08 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Angka ini juga lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,73 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Barat tetap tumbuh, tetapi masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan laju pertumbuhan agar lebih mendekati capaian nasional.
Inflasi Sumbar Capai 3,5 Persen
Di sisi lain, tekanan harga juga menjadi perhatian. Inflasi Sumatera Barat pada September 2026 tercatat sebesar 3,5 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
Secara bulanan, inflasi Sumatera Barat mencapai 0,6 persen, sedangkan inflasi nasional sebesar 0,3 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kukuh menjelaskan, kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Fokus kebijakan fiskal tahun 2026 meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat,” Katanya.
Dengan realisasi pendapatan negara yang mendekati target dan penyaluran transfer ke daerah yang telah mencapai lebih dari 86 persen, optimalisasi belanja pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat dampak APBN terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.








