BeritaEkonomi

KPPU Ajak Wartawan Kawal Persaingan Usaha Sehat, 4 Dugaan Pelanggaran di Sumbar Jadi Sorotan

×

KPPU Ajak Wartawan Kawal Persaingan Usaha Sehat, 4 Dugaan Pelanggaran di Sumbar Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini
IMG 20261110 WA0005

ZONAPUBLIS- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I mengajak insan pers di Sumatera Barat mengawal praktik persaingan usaha agar berjalan sehat, terbuka, dan berkeadilan. Sejumlah persoalan ekonomi daerah, mulai dari tata niaga kelapa sawit, gambir, hingga persaingan industri semen, menjadi perhatian.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Forum Jurnalis (Forjur) KPPU Kanwil I yang digelar di Café Dream n Dine, Padang, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Komisioner KPPU Budi Joyo Santoso dan Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas.

Komisioner KPPU, Budi Joyo Santoso, mengatakan persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi penting dalam membangun perekonomian yang efisien, produktif, dan berkeadilan.

Menurutnya, penegakan hukum persaingan usaha bukan bertujuan mematikan pelaku usaha, melainkan memastikan setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing.

“Persaingan usaha yang sehat bukan semata-mata tentang banyaknya pelaku usaha yang berada di pasar, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang secara tidak wajar menghambat kesempatan pihak lain untuk berusaha,” ujar Budi.

Ia menegaskan, pasar harus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tumbuh, berinovasi, dan bersaing berdasarkan kemampuan serta efisiensinya. Dengan demikian, manfaat persaingan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Budi juga menilai media memiliki posisi strategis dalam mengungkap persoalan ekonomi, termasuk struktur pasar, perilaku pelaku usaha, serta kebijakan pemerintah yang berpotensi memengaruhi kesempatan berusaha.

KPPU Terima 21 Laporan Sepanjang 2026

Dalam kesempatan tersebut, KPPU Kanwil I memaparkan perkembangan penanganan laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha sepanjang 2026.

Tercatat sebanyak 21 laporan masuk dari lima provinsi wilayah kerja KPPU Kanwil I, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Baca Juga  Dugaan Peluru Nyasar di UNP, Dua Orang Alami Luka dan Jalani Perawatan

Dari jumlah tersebut, 20 laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran persaingan usaha dan satu laporan terkait kemitraan.

Rinciannya, 14 laporan dugaan persekongkolan tender, dua laporan dugaan kartel harga, dua laporan dugaan praktik monopoli, serta dua laporan dugaan penyalahgunaan posisi dominan.

Khusus di Sumatera Barat, terdapat empat laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha. Dua laporan berkaitan dengan dugaan kesepakatan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sementara dua laporan lainnya menyangkut dugaan persekongkolan dalam pengadaan pekerjaan renovasi gedung rawat jalan dan pembangunan gedung diagnostik RS Paru.

Persoalan harga TBS menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan posisi tawar petani ketika berhadapan dengan perusahaan pembeli.

Sejumlah aspek yang perlu dicermati meliputi mekanisme pembentukan harga, transparansi potongan timbangan, akses petani terhadap pabrik kelapa sawit, hingga ketersediaan alternatif pembeli.

Kondisi tersebut dinilai penting untuk melihat apakah petani telah memiliki pilihan transaksi yang memadai atau justru menghadapi ketergantungan terhadap pihak tertentu dalam rantai perdagangan.

Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, mengatakan setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan alat bukti yang berlaku.

“Persoalan persaingan usaha di daerah sering kali tidak terlihat hanya dari pergerakan harga. Kita juga perlu melihat bagaimana struktur pasar terbentuk, siapa yang memiliki akses terhadap pasar, bagaimana rantai distribusi berjalan, serta apakah pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha,” kata Ridho.

Baca Juga  Pesawat CN-295 TNI AU Bawa 3,6 Ton Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor Sumatera Barat

Tata Niaga Gambir dan Persaingan Semen Ikut Disorot

Selain kelapa sawit, KPPU juga menyoroti tata niaga gambir yang merupakan salah satu komoditas unggulan Sumatera Barat dan memiliki kontribusi dalam perdagangan serta ekspor.

Struktur perdagangan gambir dinilai perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut panjangnya rantai pasok, transparansi pembentukan harga, posisi tawar petani, serta konsentrasi pembeli dan eksportir.

KPPU memandang ekosistem perdagangan komoditas daerah harus mampu memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari petani, pedagang pengumpul, pengolah, hingga eksportir.

Persaingan industri semen juga menjadi isu yang perlu dicermati, termasuk dinamika persaingan produk semen lokal dengan produk dari luar daerah.

Persaingan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari perbedaan harga jual, tetapi juga harus mempertimbangkan struktur pasar, biaya distribusi, jaringan pemasaran, serta efisiensi masing-masing pelaku usaha.

KPPU menilai penguatan produk unggulan daerah seharusnya dilakukan melalui peningkatan daya saing dan efisiensi, bukan dengan menciptakan hambatan bagi produk maupun pelaku usaha lain untuk memasuki pasar.

Sebanyak 11 Perkara Masuk Tahap Penyelidikan

Dari sisi penegakan hukum, KPPU Kanwil I mencatat sebanyak 11 perkara berada dalam tahap penyelidikan berdasarkan posisi Semester I 2026.

Penanganan perkara tersebut terutama berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah kerja Kanwil I.

Selain penegakan hukum, KPPU Kanwil I juga melakukan empat kajian struktur pasar sepanjang 2026.

Kajian tersebut meliputi sektor Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan, jasa transportasi distribusi BBM regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), distribusi semen di Sumatera Utara, serta kebijakan kewajiban dukungan galian C di Kabupaten Aceh Tenggara.

Baca Juga  Empat Orang Mengaku Wartawan Diamankan Massa di SPBU Parit Rantang, Polisi Temukan Airgun dan Tongkat Bisbol

Kajian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis analisis pasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih terbuka dan kompetitif.

KPPU Kanwil I juga melakukan advokasi kebijakan dalam mengawal implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pengawalan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan program tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan inklusif, termasuk memberikan ruang bagi UMKM serta koperasi yang telah lebih dahulu beroperasi.

KPPU Ajak Media Aktif Mengawasi Persaingan Usaha

Melalui Forum Jurnalis, KPPU berharap komunikasi dan kolaborasi dengan media semakin kuat dalam mengidentifikasi berbagai persoalan persaingan usaha di daerah.

Ridho menegaskan, media tidak hanya berperan menyampaikan informasi mengenai penanganan perkara KPPU, tetapi juga membantu masyarakat memahami persoalan ekonomi dari perspektif persaingan usaha.

“Kami berharap teman-teman jurnalis dapat menjadi mitra strategis KPPU dalam mengangkat berbagai persoalan di lapangan. Banyak persoalan ekonomi yang sesungguhnya memiliki dimensi persaingan usaha, mulai dari harga komoditas, distribusi barang, akses pasar bagi UMKM, hingga pengadaan pemerintah,” ujarnya.

Ia berharap pemberitaan yang berimbang dan berbasis fakta dapat mendorong kesadaran publik sekaligus menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan.

KPPU Kanwil I berkomitmen melanjutkan fungsi penegakan hukum, pengawasan kemitraan, kajian struktur pasar, serta advokasi kebijakan guna memastikan persaingan usaha berjalan sehat dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Sumatera.