ZONAPUBLIS– Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2026 diharapkan tidak sekadar menghasilkan pemeringkatan dan predikat Informatif bagi badan publik.
Lebih dari itu, evaluasi tersebut harus mampu melahirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Mona Sisca, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh hanya menjadi slogan maupun kewajiban administratif yang dipenuhi ketika proses penilaian berlangsung.
Menurutnya, keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh badan publik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Keterbukaan informasi publik tidak boleh berhenti sebagai slogan, apalagi sekadar menjadi kewajiban administratif yang dipenuhi saat penilaian berlangsung. Keterbukaan harus hadir dalam praktik pelayanan informasi dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Mona Sisca.
Ia menjelaskan, Monev yang dilaksanakan KI Sumbar bukan sekadar agenda tahunan untuk memberikan penilaian, pemeringkatan, maupun penghargaan kepada badan publik. Monev merupakan instrumen penting untuk memastikan hak masyarakat atas informasi dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Mona menegaskan, keterbukaan informasi bukan pilihan bagi badan publik, melainkan kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 UU KIP yang menegaskan bahwa pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara Pasal 7 mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
“Artinya, keterbukaan bukan semata-mata tentang menyediakan dokumen ketika diminta masyarakat. Badan publik harus membangun sistem pengelolaan informasi yang tertata, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Di Sumatera Barat, komitmen terhadap keterbukaan informasi juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Menurut Mona, regulasi tersebut menjadi penegasan bahwa transparansi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Ranah Minang.
Monev Harus Melahirkan Perbaikan
Mona menjelaskan, melalui Monev, KI Sumbar dapat mengukur sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi. Penilaian mencakup komitmen pimpinan, kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ketersediaan Daftar Informasi Publik, pengelolaan informasi hingga kualitas pelayanan permohonan informasi masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar badan publik tidak hanya sibuk mempersiapkan dokumen ketika penilaian berlangsung, tetapi kembali mengabaikan keterbukaan setelah proses evaluasi selesai.
“Jangan sampai badan publik hanya sibuk mempersiapkan dokumen penilaian ketika Monev berlangsung, tetapi kembali abai setelah proses penilaian selesai. Keterbukaan informasi tidak boleh bersifat musiman. Ia harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas badan publik,” ungkapnya.
Ia menilai, hasil Monev harus mampu mengidentifikasi persoalan, menemukan kelemahan, serta menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti.
Bagi badan publik yang belum memperoleh kategori Informatif, hasil evaluasi harus menjadi momentum pembenahan. Sementara badan publik yang telah meraih predikat Informatif dituntut mempertahankan konsistensi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Lima Perubahan yang Diharapkan
Lebih lanjut, Mona menyebut terdapat lima hal penting yang harus menjadi hasil nyata dari pelaksanaan Monev KI Sumbar.
Pertama, terbentuknya PPID yang kuat dan profesional dengan dukungan nyata dari pimpinan badan publik. PPID tidak boleh sekadar menjadi struktur formal untuk memenuhi persyaratan penilaian, tetapi harus didukung sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan kewenangan yang memadai.
Kedua, tersedianya informasi publik yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses masyarakat. Informasi mengenai program, kegiatan, kebijakan, penggunaan anggaran, serta kinerja badan publik harus disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan.
Ketiga, meningkatnya kualitas pelayanan informasi. Setiap permohonan informasi masyarakat harus dilayani secara cepat, tepat waktu, sederhana, dan berbiaya ringan.
Keempat, adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi. Setiap badan publik harus mengetahui aspek yang perlu diperbaiki dan menyusun langkah konkret untuk melakukan pembenahan.
Kelima, tumbuhnya partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, memberikan masukan, serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
“Inilah output yang jauh lebih penting daripada sekadar angka penilaian. Kita ingin Monev benar-benar menghasilkan perubahan dalam pelayanan informasi publik,” jelas Mona.
Libatkan 461 Badan Publik
Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik KI Sumbar Tahun 2026 yang melibatkan 461 badan publik disebut menjadi momentum penting untuk memperluas budaya transparansi di Sumatera Barat.
Jumlah tersebut menunjukkan besarnya ruang lingkup pembinaan dan evaluasi yang harus dilakukan. Keterbukaan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, tetapi juga lembaga vertikal, lembaga pendidikan, penyelenggara pemilu, serta seluruh badan publik lainnya.
Mona mengapresiasi peningkatan partisipasi badan publik dalam Monev, termasuk bertambahnya badan publik yang berhasil memperoleh predikat Informatif dari tahun ke tahun.
Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat badan publik terjebak dalam euforia angka dan penghargaan.
“Predikat Informatif harus menjadi cerminan kualitas pelayanan, bukan sekadar pencapaian administratif. Apa artinya memperoleh nilai tinggi apabila masyarakat masih kesulitan mendapatkan informasi? Apa artinya memiliki website yang lengkap apabila informasinya tidak diperbarui? Dan apa artinya memiliki PPID apabila permohonan informasi masyarakat tidak ditangani secara profesional?” katanya.
Keterbukaan Harus Menjadi Budaya
Mona berharap seluruh pimpinan badan publik memberikan perhatian serius terhadap hasil Monev dan menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari komitmen penyelenggaraan pemerintahan.
Dukungan pimpinan, menurutnya, tidak cukup hanya melalui surat keputusan pembentukan PPID. Harus ada kebijakan, penganggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pelayanan informasi.
KI Sumbar juga akan terus mendorong edukasi, sosialisasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas badan publik agar pemahaman terhadap UU KIP tidak hanya dimiliki pengelola PPID, tetapi menjadi kesadaran seluruh unsur organisasi.
Selain itu, keterbukaan informasi harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Informasi publik harus mudah ditemukan, dipahami, serta tersedia melalui saluran pelayanan yang dapat diakses secara luas.
“Kita ingin membangun Sumatera Barat yang tidak hanya memiliki regulasi keterbukaan informasi, tetapi juga memiliki budaya transparansi yang kuat,” tutup Mona Sisca.
Dengan demikian, keberhasilan Monev KI Sumbar 2026 tidak semestinya hanya diukur dari jumlah badan publik yang memperoleh predikat Informatif, tetapi dari sejauh mana evaluasi tersebut mampu mendorong perubahan nyata, memperbaiki pelayanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan publik.







