ZONAPUBLIS- Sejak akhir tahun 2025 hingga saat ini, krisis air bersih masih melanda kota Padang pasca bencana banjir bandang. Terutama di dua kecamatan yakni kecamatan Kuranji dan Pauh.
Menindak lanjuti hal ini, pemerintah kota padang melalui BPBD dan PDAM masih terus mendistribusikan air bersih kepada sejumlah warga yang terdampak untuk memenuhi kebutuhan air setiap harinya.
Namun hal ini kini dikeluhkan warga, karena kebutuhan air yang cukup banyak setiap harinya, dan harus mendapatkan air yang terbatas dari distribusi air yang berjadwal tersebut.
Menanggapi hal ini, kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, pemerintah kota dalam hal ini PDAM harus segera bertindak cepat mengatasi persoalan yang sudah memakan waktu hampir 2 bulan ini.
Dari segi penanganan teknik dilapangan, seperti perbaikan intek permanen saluran air bersih dan mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Tentunya pemerintah kota dan khususnya PDAM harus segera bertindak cepat, karena air bersih ini adalah kebutuhan pokok bagi warga setiap harinya, sehingga warga tidak bisa menunggu terlalu lama. Dikhawatirkan warga menjadi kehilangan kepercayaan kepada pemerintah” ujar Adel Wahidi yang ditemui dikantornya.
Sementara itu pihaknya juga mengatakan, untuk mengatasi krisis air akut dikota padang, pemerintah pusat akan memberikan bantuan 500 titik sumur bor.
Meski demikian, diharapkan dengan adanya bantuan pusat ini pemerintah kota berserta pihak terkait, lebih maksimal lagi dalam menangani dan memperbaiki sumber permasalahan yang mengakibatkan krisis air masih terjadi dikota Padang.
Sehingga perlunya tata kelola yang jelas dan tepat sasaran agar kota padang terlepas dari krisis air bersih.
