ZONAPUBLIS – Satuan Tugas Daerah (Satgasda) Saber Pelanggaran Pangan Sumatera Barat melakukan pengawasan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, Senin (16/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah komoditas dijual dengan harga yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya Minyakita yang mencapai Rp20.000 per liter di sejumlah pedagang di wilayah Padang Pariaman dan Kabupaten Solok.
Pengecekan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Kegiatan dipimpin langsung Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Siswantoro dengan melibatkan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog Kanwil Sumbar, serta sejumlah instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pengawasan difokuskan pada kesesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan Minyakita serta Harga Acuan Penjualan (HAP) sejumlah komoditas pangan, seperti daging sapi, telur ayam, dan cabai.
Petugas juga memantau perkembangan harga beras premium, beras medium, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bawang merah, bawang putih, hingga gula pasir.
Dari hasil pemantauan di lapangan, ditemukan adanya variasi harga antarwilayah maupun antarpedagang. Harga beras SPHP, misalnya, tercatat berkisar Rp12.000 hingga Rp15.400 per kilogram di sejumlah lokasi pemeriksaan.
Perbedaan harga tersebut menjadi bahan evaluasi Satgasda untuk memperkuat pengawasan, khususnya terhadap kepatuhan pedagang dan kelancaran distribusi bahan pangan.
Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Siswantoro mengatakan, pengecekan tersebut merupakan langkah konkret untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan tetap terpantau sekaligus mencegah pelanggaran dalam tata niaga pangan.
“Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan para pelaku usaha mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Kami juga melihat langsung kondisi di lapangan, baik terkait harga maupun ketersediaan bahan pangan, sehingga apabila ditemukan indikasi pelanggaran dapat segera dilakukan langkah sesuai ketentuan,” ujar Siswantoro.
Ia menegaskan, pengawasan tidak hanya sebatas pengecekan harga. Petugas juga memberikan pembinaan dan imbauan kepada pedagang agar menjalankan aktivitas perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menyebutkan, keterlibatan Polri bersama instansi terkait merupakan bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas pangan dan melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.
“Pengawasan pangan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Kami mengimbau para pedagang agar mematuhi ketentuan HET dan HAP serta tidak melakukan praktik perdagangan yang dapat merugikan masyarakat,” ungkap Susmelawati.
Menurutnya, pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi lintas instansi agar perkembangan harga dan ketersediaan pangan di Sumatera Barat dapat terpantau dengan baik.
Satgasda Saber Pelanggaran Pangan Sumbar selanjutnya akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap fluktuasi harga serta ketersediaan bahan pangan pokok.
Koordinasi dengan instansi terkait juga akan ditingkatkan, termasuk menyampaikan perkembangan hasil pengawasan kepada Satgas Pusat.
Melalui pengawasan tersebut, Polda Sumbar bersama seluruh pemangku kepentingan berharap stabilitas pangan tetap terjaga dan masyarakat terlindungi dari praktik perdagangan pangan yang tidak sesuai ketentuan.














