ZONAPUBLIS– Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui optimalisasi pemanfaatan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana di wilayah terdampak.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026). Kegiatan itu dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak bencana.
Mahyeldi menegaskan, tambahan dana TKD merupakan instrumen penting untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta segera mempercepat pelaksanaan berbagai program agar manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat dalam waktu singkat.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” ujar Mahyeldi.
Selain percepatan pelaksanaan kegiatan, Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat perencanaan, menetapkan skala prioritas, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi. Ia turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui publikasi berbagai capaian pembangunan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemulihan pascabencana.
Sementara itu, Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, yang mewakili Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kemendagri, memastikan seluruh tambahan TKD bagi daerah terdampak bencana telah selesai disalurkan sejak April 2026.
Ia meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut karena diperuntukkan khusus bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi bencana.
Fernando juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Menurutnya, penanganan bencana harus dilakukan secara terencana sejak dini, bukan hanya bersifat reaktif ketika bencana terjadi.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar menjadi salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia.
Ia juga menyampaikan bahwa rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen dan sebagian besar lahan telah kembali memasuki musim tanam, sehingga diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor pertanian.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan dana TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat menerima sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan sejak Februari hingga April 2026.
Khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, alokasi mencapai Rp534 miliar yang dikelola oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar berada pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya.
Pemprov Sumbar berharap percepatan realisasi anggaran tersebut mampu mempercepat pemulihan pascabencana secara menyeluruh, meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko bencana, serta mengembalikan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik bagi masyarakat terdampak.
