ZONAPUBLIS – Pemerintah Kota (Pemkot) Padang menyiapkan 80 unit rumah sebagai hunian sementara bagi warga yang masih berada di pengungsian pascabencana.
Wali Kota Padang, Fadly Amran mengatakan bahwa fasilitas ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak memungkinkan tinggal lebih lama di lokasi pengungsian karena alasan kesehatan maupun kondisi lingkungan.
Fadly saat meninjau lokasi terdampak banjir di Tabing Banda Gadang, Nanggalo, Kota Padang langsung memberikan rumah hunian sementara.
“Saat ini kami memiliki sekitar 80 rumah pasca-COVID yang bisa digunakan sementara sebagai tempat penampungan warga,” ujar Fadly, Selasa (2/12).
Selain penyediaan hunian sementara, Pemkot Padang juga telah mengajukan pembangunan hunian tetap kepada pemerintah pusat.
Proses koordinasi dengan sejumlah kementerian terus dilakukan agar pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak dapat dipercepat.
Untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran, Fadly telah menginstruksikan camat dan lurah untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah warga yang mengalami rusak berat, rusak sedang, hingga tidak layak huni.
“Pendataan ini bagian penting dari proses pemulihan. Kami ingin memastikan bahwa bantuan diberikan sesuai kebutuhan di lapangan dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memastikan pemulihan konektivitas jaringan serta infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra.
Selain pemulihan teknis, Komdigi juga mendirikan sejumlah Posko sebagai Pusat Informasi dan Media Center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana.
Di Aceh, posko dipusatkan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, sementara di Sumatra Barat posko ditempatkan di Komplek Kantor Gubernur Sumbar.
Untuk Sumatra Utara, Posko Komdigi beroperasi di tiga titik, yakni Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, Gelanggang Olahraga (GOR) Pandan Tapanuli Tengah), serta Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.
Posko tersebut berfungsi sebagai ruang kerja bagi jurnalis, pusat penyelenggaraan konferensi pers, serta titik koordinasi lapangan bagi satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, posko menjadi lokasi pemantauan jaringan telekomunikasi oleh Balai Monitoring (Balmon) di tingkat wilayah, sekaligus ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, dan berbagai konten terkait penanganan bencana. (*)
