ZONAPUBLIS- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi.
Upaya ini dilakukan menyusul masih tingginya prevalensi stunting yang tercatat sebesar 12,4 persen atau sekitar 4.056 balita.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.110 balita diketahui hidup dalam kondisi sosial ekonomi rentan, dengan keterbatasan akses terhadap hunian layak, sanitasi, air minum, hingga listrik.
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah menggandeng Tanoto Foundation sebagai mitra dalam program pencegahan dan percepatan penurunan stunting (P3S).
Berdasarkan hasil pemadanan data e-PPGBM dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, faktor penyebab stunting tidak hanya terkait gizi, tetapi juga dipengaruhi kondisi lingkungan serta kemiskinan.
Project Management Unit Coordinator Tanoto Foundation, Felly Ardan, Rabu (22/4), menyampaikan bahwa Pasaman Barat dinilai memiliki komitmen kuat dalam penanganan stunting. Selama periode pendampingan 2022–2024, berbagai capaian telah diraih, di antaranya penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021, pengembangan modul pelatihan bagi dai dan tokoh agama, pelatihan terhadap 25 dai, serta pelaksanaan pra-rembuk bersama perusahaan perkebunan.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menegaskan bahwa stunting masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani secara terpadu. Menurutnya, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun atau periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan intervensi yang terintegrasi, mulai dari aspek kesehatan hingga sosial ekonomi,” ujarnya.
Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Joni Hendri, mengungkapkan bahwa dari 1.110 balita dalam kondisi rentan, masih ditemukan berbagai keterbatasan akses dasar.
Sebanyak 39 balita tinggal di rumah tidak layak huni, 60 balita belum memiliki jamban layak, 69 balita belum mendapatkan air minum aman, 22 balita masih menggunakan bahan bakar tradisional, serta 2 balita belum menikmati akses listrik.
“Ini menunjukkan bahwa stunting sangat berkaitan dengan faktor lingkungan dan kemiskinan, sehingga intervensinya harus menyentuh berbagai sektor,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah daerah bersama Tanoto Foundation memperkuat kemitraan melalui pendampingan teknis dan advokasi.
Program yang dijalankan meliputi penguatan komitmen pemerintah daerah, lokakarya konvergensi lintas sektor, implementasi SKPP, pengembangan kurikulum Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP), pelatihan tokoh agama, hingga penguatan manajemen data.
Selain intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan tambahan oleh Dinas Kesehatan, intervensi gizi sensitif juga didorong melalui berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Adapun estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp1,41 miliar yang mencakup berbagai komponen intervensi, mulai dari perbaikan rumah tidak layak
