ZONAPUBLIS– Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pesisir Selatan angkat bicara terkait isu pembangunan bangunan yang disebut-sebut menyerupai klenteng di kawasan Batu Buayo, samping Pulau Cubadak, Kecamatan Koto XI Tarusan.
Sekretaris DPD KNPI Pesisir Selatan, Muhammad Rizki, mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu dan tetap menyikapinya secara bijak. Ia menegaskan pentingnya melakukan observasi sebelum menarik kesimpulan.
“Penting untuk observasi dulu. Jangan sampai perbedaan desain bangunan memecah persatuan kita di Pesisir Selatan,” ujarnya.
KNPI meluruskan bahwa bangunan tersebut bukanlah klenteng ataupun tempat ibadah umum. Desain arsitektur yang menyerupai klenteng disebut hanya bagian dari konsep bangunan privat. Fungsinya, menurut Rizki, adalah sebagai kantor pribadi (office privat owner) untuk menunjang produktivitas perusahaan, tanpa adanya aktivitas keagamaan untuk publik.
Dari sisi lokasi, bangunan berada di kawasan Batu Buayo, Pulau Cubadak, yang secara geografis terpisah dari permukiman warga Kecamatan Koto XI Tarusan. KNPI menilai aktivitas di lokasi tersebut tidak bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat sekitar.
Terkait legalitas, KNPI memastikan bahwa lahan tersebut merupakan milik pribadi yang sah dan pembangunan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Setiap warga negara berhak membangun di atas tanah miliknya selama sesuai regulasi,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, KNPI Pesisir Selatan juga menolak rencana aksi yang akan digelar pada 13 Mei 2026 oleh organisasi bernama PPNI. KNPI menilai aksi tersebut berpotensi mengganggu kondusivitas daerah serta menciptakan citra negatif terhadap iklim investasi.
KNPI bahkan mengultimatum seluruh jajaran pengurus, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, untuk tidak terlibat dalam aksi tersebut dan tetap menjaga stabilitas daerah.
Lebih lanjut, KNPI mengingatkan pentingnya menjaga citra kawasan wisata unggulan seperti Kawasan Mandeh yang selama ini menjadi daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara.
“Jangan sampai isu ini menimbulkan kesan tidak adanya toleransi di Pesisir Selatan. Dampaknya bisa merugikan sektor pariwisata yang sedang kita bangun bersama,” kata Rizki.
Ia menutup dengan mengajak seluruh elemen pemuda untuk menjadi garda terdepan dalam menangkal informasi yang belum terverifikasi.
“Mari utamakan tabayyun. Pembangunan yang tidak merugikan masyarakat dan berpotensi membuka investasi harus kita dukung secara kritis dan bijak. Pesisir Selatan adalah rumah kita bersama. Jaga kondusifitas, utamakan data sebelum opini,” tutupnya.
