ZONAPUBLIS– Pemerintah Kota Padang Panjang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.
Namun demikian, proses perencanaan dan pengadaan tanah diharapkan dilakukan secara terbuka dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pihak yang Berhak Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang–Bukittinggi Seksi Sicincin–Bukittinggi yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, dan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II di Aula Balai Kota Padang Panjang, Jumat (5/6/2026).
Menurut Allex, pembangunan jalan tol merupakan kebutuhan penting untuk mendukung kemajuan daerah. Karena itu, masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas dan lengkap terkait seluruh tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan.
Ia menekankan pentingnya sosialisasi mengenai trase jalan tol, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul.
“Saya berharap kepada pihak perencana, pelaksana, maupun seluruh instansi terkait agar dapat memberikan penjelasan yang seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Informasi mengenai trase, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan perlu disampaikan secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Allex.
Ia menegaskan, pembangunan jalan tol harus berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Seluruh proses harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi warga yang terdampak.
“Tidak boleh ada pihak yang merasa diabaikan dan tidak boleh ada hak-hak masyarakat yang terabaikan,” tegasnya.
Allex juga menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, ninik mamak, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan proyek strategis tersebut.
“Apabila seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi, pembangunan Jalan Tol Padang–Bukittinggi akan menjadi tonggak penting bagi transformasi ekonomi Sumatera Barat dan memperkuat konektivitas nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, turut menyampaikan dukungannya terhadap pembangunan jalan tol tersebut. Menurutnya, keberadaan jalan tol tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga berpotensi meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Ia berharap kendaraan bertonase besar nantinya dapat beralih menggunakan jalur tol sehingga mampu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di jalan nasional yang selama ini menjadi jalur utama.
Ahmad Fadly juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik kepada masyarakat agar tidak terjadi perbedaan persepsi terkait rencana pembangunan tersebut. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak masyarakat, termasuk keberadaan rumah adat dan pandam pakuburan, perlu dibahas secara cermat agar diperoleh solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak.
Pada kesempatan yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol 2.10, Wisnu Priambodo, menjelaskan rapat koordinasi tersebut bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak terkait terhadap hasil survei dan rencana trase yang telah disusun.
Menurutnya, seluruh masukan yang berkembang dalam forum akan dihimpun dan diteruskan kepada pihak yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan lanjutan.
“Kami ingin meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Karena itu, masukan dari Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya sangat penting dalam proses perencanaan ini,” kata Wisnu.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Wita Desi Susanti, Ketua Komisi III DPRD Mahdelmi, para pemangku adat dari tiga kenagarian di Padang Panjang dan Tanah Datar, serta sejumlah pejabat dan unsur terkait lainnya.
Proyek Jalan Tol Padang–Bukittinggi sendiri diharapkan menjadi salah satu infrastruktur strategis yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan konektivitas wilayah di Sumatera Barat.
