ZONAPUBLIS.ID – Pemerintah Kota Padang menyiapkan sejumlah langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir yang berulang. Upaya tersebut mencakup kajian penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga rencana pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengatakan penyesuaian RTRW diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan tata ruang dengan kondisi aliran air yang berpotensi memengaruhi permukiman warga.
Menurut Fadly, berdasarkan peta yang telah dikajinya, terdapat sejumlah kawasan aliran sungai yang berdekatan atau bersinggungan dengan permukiman. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun langkah mitigasi agar dampak banjir pada masa mendatang dapat ditekan.
“Kita akan mencarikan jalan yang terbaik ketika kita mengubah RTRW menyesuaikan lintasan air yang berpotensi berulang di beberapa tahun yang akan datang,” ujar Fadly saat ditemui di rumah dinasnya, Senin (19/10/2026).
Ia menyebut jumlah rumah yang berpotensi terdampak penyesuaian tersebut tidak terlalu banyak. Meski demikian, Pemko Padang berupaya mencari penyelesaian yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekaligus kebutuhan mitigasi bencana.
Sabo Dam dan Cekdam Masuk Rencana Pengendalian Banjir
Selain mengevaluasi tata ruang, Pemko Padang juga menyiapkan pembangunan infrastruktur untuk mengendalikan aliran air, di antaranya sabo dam dan cekdam.
Pembangunan kedua jenis infrastruktur tersebut membutuhkan lahan yang cukup luas. Karena itu, pelaksanaannya berpotensi memengaruhi sejumlah permukiman yang berada di area rencana pembangunan.
Fadly mengatakan pemerintah akan berupaya mencari solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan kepentingan warga yang terdampak.
“Pembangunan sabo dam dan cekdam juga membutuhkan lahan yang luas. Kondisi itu berpotensi membuat sejumlah rumah masyarakat terdampak, akan ada win-win solution untuk itu,” katanya.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan banjir secara lebih menyeluruh. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan kajian dan koordinasi agar pembangunan sesuai dengan kondisi wilayah serta ketentuan yang berlaku.
Penetapan Zona Merah Harus Melibatkan Banyak Pihak
Mengenai penetapan zona merah dan kawasan hunian yang berpotensi terdampak, Fadly menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dapat ditetapkan hanya oleh pemerintah kota.
Menurutnya, proses itu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kementerian terkait, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ia mengatakan agenda pembahasan tersebut telah disiapkan dan difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di tingkat pusat. Pembahasan teknis bersama balai terkait juga akan dilakukan sebelum hasilnya diumumkan kepada masyarakat.
“Ini sudah masuk dalam agenda kita, dan Alhamdulillah difasilitasi ATR/BPN Pusat. Nanti ada komtek dengan balai terkait dan nanti akan kita umumkan,” ujarnya.
Keterlibatan lintas instansi dinilai penting agar penetapan kawasan yang memerlukan penanganan khusus memiliki dasar kajian dan kesepakatan yang jelas.
Penanganan Lumin Park Menunggu Kesepakatan Bersama
Fadly juga menyinggung persoalan kawasan Perumahan Lumin Park yang turut masuk dalam pembahasan. Ia menyatakan kajian terhadap persoalan tersebut telah dilakukan, tetapi keputusan akhirnya harus melalui kesepakatan bersama.
Menurutnya, penanganan yang hanya didasarkan pada keputusan wali kota berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan di masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait diperlukan untuk memperkuat dasar keputusan.
“Kalau hanya Wali Kota Padang saja tentu ada setuju dan tidak setujunya, namun kalau kita bersamai antara pemerintah kota dan provinsi serta kita umumkan ke masyarakat mudah-mudahan ini menjadi kesepakatan bersama sehingga lebih kuat. Bagaimanapun perubahan RTRW melibatkan pemerintah pusat ke depannya,” tutur Fadly.
Pemko Padang berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah penanganan yang mempertimbangkan keselamatan masyarakat, kondisi lingkungan, dan kepastian tata ruang.
Meski sejumlah rencana telah disiapkan, penyesuaian RTRW, penetapan zona merah, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir masih memerlukan proses pembahasan lebih lanjut. Keputusan mengenai kawasan dan rumah yang terdampak perlu menunggu hasil kajian serta kesepakatan instansi terkait. (*)














