BeritaPeristiwa

Dua Pekerja Tewas dalam Ledakan Tangki CPO di Wira Inno Mas, KSPSI Sumbar Desak Investigasi Menyeluruh

×

Dua Pekerja Tewas dalam Ledakan Tangki CPO di Wira Inno Mas, KSPSI Sumbar Desak Investigasi Menyeluruh

Sebarkan artikel ini
IMG 20261112 WA0007

ZONAPUBLIS– Kecelakaan kerja tragis yang menewaskan dua orang pekerja terjadi di lingkungan perusahaan PT Wira Inno Mas, kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 10.30 WIB.

Peristiwa tersebut diduga dipicu ledakan tangki minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) saat pekerja melakukan aktivitas pekerjaan di lingkungan perusahaan.

Informasi kecelakaan itu diterima Ketua DPD KSPSI AGN Sumatera Barat, Ruli Eka Pratama, melalui laporan anggota serikat pekerja yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI di perusahaan tersebut.

Menanggapi kejadian itu, Ruli menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Namun, ia juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan.

“Kami sangat berduka atas meninggalnya dua orang pekerja. Ini bukan persoalan biasa. Dua nyawa pekerja telah melayang saat menjalankan pekerjaan. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus hadir untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran,” tegas Ruli.

KSPSI Soroti Dugaan Minimnya Penerapan K3

Ruli mengungkapkan, berdasarkan informasi awal dari anggota PUK, terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius dalam investigasi kecelakaan tersebut.

Di antaranya dugaan pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan berupa safety belt atau sabuk pengaman sebagaimana diperlukan dalam pekerjaan berisiko. Selain itu, muncul dugaan pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan kapasitas, kompetensi, dan kemampuan pekerja.

Baca Juga  Kecelakaan Kerja di PT Wira Inno Mas, Dua Pekerja Meninggal Dunia Usai Tangki Limbah Diduga Meledak

Menurutnya, pekerjaan berisiko tinggi, khususnya yang berkaitan dengan tangki penyimpanan CPO dan instalasi industri, harus dilaksanakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, pelatihan, serta kewenangan sesuai jenis pekerjaan.

“Kami mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan keselamatan kerja diterapkan. Apakah pekerja sudah mendapatkan pelatihan? Apakah alat pelindung diri tersedia dan digunakan? Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai kompetensi pekerja? Semua ini harus diperiksa secara serius,” ujarnya.

Ia menegaskan perusahaan memiliki kewajiban memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan keselamatan sebelum, selama, dan setelah melaksanakan pekerjaan.

Desak Lokasi Kejadian Diamankan

Selain persoalan penerapan K3, KSPSI Sumbar juga menyoroti informasi mengenai aktivitas operasional perusahaan yang disebut kembali berjalan setelah kecelakaan terjadi.

Ruli menilai, apabila lokasi kejadian dan instalasi yang berkaitan dengan ledakan belum selesai diperiksa, pengoperasian kembali area berisiko tinggi perlu dipertanyakan.

Menurutnya, lokasi kejadian, peralatan, serta instalasi yang berkaitan dengan kecelakaan harus diamankan untuk kepentingan pemeriksaan teknis dan penyelidikan.

“Kami sangat menyayangkan apabila perusahaan kembali beroperasi seakan-akan tidak terjadi peristiwa yang merenggut dua nyawa pekerja. Ini sangat serius. Seharusnya lokasi kejadian diamankan, dipasang garis polisi apabila diperlukan oleh penyidik, dan aktivitas pada area yang berkaitan dengan kecelakaan dihentikan sementara sampai proses pemeriksaan selesai serta dinyatakan aman oleh pihak berwenang,” tegasnya.

Baca Juga  Damkar Tapan Berhasil Cegah Kebakaran Lahan Merembet ke Permukiman Warga di Lunang Tengah

Ia meminta kepolisian dan pengawas ketenagakerjaan memastikan bukti-bukti penting tidak berubah, hilang, maupun rusak akibat aktivitas operasional perusahaan.

Desak Investigasi dan Penegakan Hukum

DPD KSPSI AGN Sumatera Barat mendesak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, khususnya pengawas ketenagakerjaan, bersama kepolisian dan instansi teknis terkait segera melakukan investigasi menyeluruh.

Pemeriksaan tersebut, kata Ruli, harus mencakup kondisi fisik tangki CPO dan instalasi yang mengalami ledakan, riwayat pemeriksaan serta perawatan peralatan, penerapan standar operasional prosedur (SOP), ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri (APD), hingga kompetensi dan kesesuaian penugasan pekerja.

Selain itu, sistem pengawasan manajemen perusahaan, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta sistem tanggap darurat juga harus diperiksa.

KSPSI turut meminta seluruh dokumen, rekaman kamera pengawas (CCTV), catatan pemeliharaan, dan bukti lain yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut diamankan untuk kepentingan penyelidikan.

Apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum, KSPSI meminta pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Minta Hak Keluarga Korban Dipenuhi

Tidak hanya mendesak pengusutan penyebab kecelakaan, KSPSI Sumbar juga meminta perusahaan memastikan seluruh hak kedua pekerja yang meninggal dunia beserta keluarga atau ahli warisnya dipenuhi.

Baca Juga  Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy Dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Penasihat DPD KSPSI Sumbar

Hak tersebut meliputi kepastian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), santunan kematian akibat kecelakaan kerja, serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan hukum.

“Jangan sampai setelah kehilangan anggota keluarga, ahli waris justru harus berjuang sendiri untuk mendapatkan haknya. Perusahaan harus bertanggung jawab memenuhi seluruh kewajibannya,” kata Ruli.

KSPSI Sumbar Akan Kawal Kasus

Ruli menegaskan DPD KSPSI AGN Sumatera Barat akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut melalui koordinasi dengan anggota PUK, instansi ketenagakerjaan, dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, keselamatan pekerja tidak boleh hanya menjadi slogan perusahaan ataupun formalitas dalam dokumen administrasi.

“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada pendataan korban dan pemberian santunan. Harus ada pengungkapan penyebab kecelakaan, pemeriksaan menyeluruh terhadap penerapan K3, dan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran,” ujarnya.

Ia menegaskan nyawa pekerja memiliki nilai yang tidak dapat digantikan oleh apa pun.

“Jangan tunggu pekerja meninggal dunia baru keselamatan kerja menjadi perhatian. Dua nyawa pekerja sudah menjadi korban. Kami mendesak pemerintah bertindak tegas, kepolisian melakukan penyelidikan secara transparan, dan perusahaan bertanggung jawab. Keselamatan pekerja adalah hak, bukan pilihan!” tutupnya.