ZONAPUBLIS- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terlibat aktif dalam pendistribusian bantuan ke seluruh wilayah terdampak bencana. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan tidak menumpuk dan dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan.
Mahyeldi menyebut, memasuki hari ke-17 pascabencana, jumlah bantuan yang datang dari berbagai pihak terus meningkat. Karena itu, pola distribusi yang sebelumnya hanya mengandalkan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dinilai tidak lagi efektif.
“Bantuan tidak boleh menumpuk. Setiap yang masuk harus segera didistribusikan. Seluruh OPD harus ikut membantu proses penyalurannya,” tegas Gubernur Mahyeldi di Padang, Jumat (12/12/2025).
Menurutnya, Dinas Sosial dan BPBD memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga dibutuhkan dukungan dari semua OPD untuk mempercepat distribusi dan manajemen logistik bantuan.
“Tidak mungkin semuanya kita bebankan kepada Dinsos dan BPBD. Mereka juga punya keterbatasan. Itu sebabnya pola pendistribusian sekarang kita ubah,” jelasnya.
Selain distribusi bantuan, Gubernur Mahyeldi juga menyoroti pentingnya percepatan validasi data di Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana Alam Sumbar. Akurasi data, menurutnya, menjadi kunci dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Proses rekapitulasi data terus kita pantau secara berkala agar akurasi dan validasinya terjaga,” kata Mahyeldi.
Berdasarkan rekapitulasi sementara per Jumat (12/12), tercatat:
• 241 orang meninggal dunia
• 93 orang hilang
• 382 orang luka-luka
• 296.307 jiwa terdampak
Kerusakan infrastruktur dan lahan meliputi:
• 5.421 unit rumah rusak ringan
• 1.132 rumah rusak sedang
• 1.539 rumah rusak berat
• 7.227 hektar sawah terdampak
• 7.284 hektar lahan rusak
• 1.125 hektar kebun masyarakat terdampak
Pemerintah Provinsi Sumbar memastikan terus memantau penanganan darurat sekaligus mempersiapkan langkah lanjutan untuk pemulihan dan rehabilitasi wilayah terdampak.
