ZONAPUBLIS- Keluarga almarhum Alceo Hanan Flantika mempertanyakan transparansi dan dasar hukum penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
Melalui kuasa hukumnya, Afif Syah Putra dari Complementary Lawfirm, keluarga meminta sejumlah lembaga negara memberikan penjelasan dan kepastian hukum atas perkembangan laporan yang telah disampaikan.
Afif menegaskan, langkah tersebut bukan bertujuan menghakimi tenaga medis ataupun menyalahkan institusi tertentu tanpa pembuktian. Namun, keluarga menilai berhak mendapatkan penjelasan, transparansi, serta proses pemeriksaan yang objektif atas peristiwa yang menimpa almarhum.
“Apa yang kami perjuangkan adalah hak keluarga korban untuk memperoleh penjelasan, transparansi, kepastian hukum, dan proses pemeriksaan yang objektif. Kami tetap menghormati profesi kedokteran, tenaga kesehatan, serta kewenangan lembaga negara,” ujar Afif, di Kota Padang, Senin (09/11/2026).
Ia menyebutkan, terdapat enam persoalan utama yang menjadi perhatian keluarga, mulai dari proses gelar perkara di Polda Sumatera Barat hingga tindak lanjut pengaduan di sejumlah lembaga negara.
Pertanyakan Gelar Perkara di Polda Sumbar
Afif mengatakan, keluarga keberatan dengan keterbatasan kesempatan yang diberikan kepada pihak pelapor dalam gelar perkara pada 17 September 2026 di lingkungan Polda Sumbar.
Menurutnya, dalam agenda tersebut, pihak keluarga dan penasihat hukum pada pokoknya hanya diberikan kesempatan menyampaikan harapan mengenai penyelesaian perkara.
Sementara itu, mereka mengaku tidak memperoleh kesempatan untuk mengetahui secara utuh bagaimana fakta, bukti, dan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dipertimbangkan dalam gelar perkara.
“Kami meminta penjelasan resmi dan proporsional dari Polda Sumatera Barat mengenai hasil gelar perkara tersebut. Pelapor perlu mengetahui perkembangan perkara, alasan keputusan, serta tindak lanjut atas bukti yang telah disampaikan,” katanya.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan hasil gelar perkara yang baru diterbitkan pada 7 Oktober 2026, atau sekitar 20 hari setelah pelaksanaan gelar perkara.
Berdasarkan pemberitahuan yang diterima, Ditreskrimsus Polda Sumbar menyatakan penyelidikan dihentikan karena tidak ditemukan unsur tindak pidana.
Keputusan tersebut juga mempertimbangkan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) yang tidak merekomendasikan peningkatan perkara ke tahap penyidikan.
Afif menegaskan, pihaknya tidak serta-merta menganggap rentang waktu penerbitan hasil gelar perkara tersebut sebagai pelanggaran hukum. Namun, keluarga membutuhkan penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan dan dasar penghentian penyelidikan.
“Kami ingin mengetahui apakah seluruh dugaan dan bukti yang disampaikan keluarga telah diperiksa serta dipertimbangkan secara memadai sebelum penyelidikan dinyatakan dihentikan,” ungkapnya.
Soroti Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi
Keluarga juga mempertanyakan dasar pemeriksaan yang melatarbelakangi rekomendasi MDP tertanggal 4 Juni 2026.
Afif menjelaskan, pihaknya pernah diperlihatkan dokumen rekomendasi tersebut oleh MDP maupun penyidik. Namun, dari dua halaman dokumen yang diperlihatkan, menurut pengamatan mereka, belum terlihat uraian memadai mengenai pemeriksaan pihak-pihak terkait, penilaian objek bukti, kajian rekam medis, maupun proses investigasi yang mendasari rekomendasi.
Ia menegaskan, pengamatan tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa MDP sama sekali tidak melakukan pemeriksaan.
Pihaknya meminta klarifikasi mengenai pihak-pihak yang telah diperiksa, dokumen medis dan bukti yang dinilai, serta kesesuaian hasil pemeriksaan dengan standar pelayanan medis.
Afif juga merujuk Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 mengenai dasar pemberian rekomendasi MDP melalui pemeriksaan kesesuaian praktik keprofesian dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
“Kami tidak menyatakan rekomendasi MDP tersebut pasti keliru. Namun, kami meminta agar dasar ilmiah, medis, dan proseduralnya dapat dijelaskan melalui mekanisme yang sah,” tegasnya.
Minta Ombudsman dan Komnas HAM Beri Kejelasan
Selain mempertanyakan proses di kepolisian dan MDP, keluarga almarhum juga menyoroti tindak lanjut laporan yang telah disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia sekitar Agustus 2026.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUP Dr. M. Djamil Padang.
Namun, menurut Afif, hingga pernyataan pers disampaikan, keluarga belum memperoleh informasi yang memadai mengenai hasil tindak lanjut substantif atas laporan tersebut.
Keluarga meminta Ombudsman menjelaskan status pengaduan, termasuk tindakan pengawasan dan pemeriksaan yang telah maupun sedang dilakukan.
Permintaan serupa juga disampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Afif menyebutkan, keluarga telah mengadukan dugaan indikasi pelanggaran HAM dalam pelayanan kesehatan terhadap almarhum. Akan tetapi, pihak keluarga dan kuasa hukum mengaku belum memperoleh kejelasan memadai mengenai perkembangan penanganan pengaduan tersebut.
“Kami memahami bahwa tidak setiap dugaan kesalahan pelayanan kesehatan dengan sendirinya merupakan pelanggaran HAM. Penilaian harus dilakukan lembaga berwenang berdasarkan fakta dan ketentuan hukum. Namun, setiap laporan masyarakat tetap memerlukan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Pertanyakan Jadwal Sengketa Informasi Publik
Persoalan keenam yang menjadi perhatian keluarga adalah perkembangan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi.
Menurut Afif, terdapat ketidakpastian terkait jadwal dan perkembangan persidangan yang perlu dijelaskan kepada para pihak.
Ia merujuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan.
Sementara itu, Pasal 38 ayat (2) mengatur jangka waktu penyelesaian sengketa paling lambat 100 hari kerja.
Atas dasar tersebut, keluarga meminta Komisi Informasi memberikan penjelasan mengenai tanggal penerimaan dan registrasi permohonan, perkembangan pemeriksaan, jadwal persidangan, serta perhitungan tenggang waktu penyelesaian sengketa.
Enam Tuntutan Keluarga Alceo
Atas berbagai persoalan tersebut, Complementary Lawfirm menyampaikan enam tuntutan kepada lembaga terkait.
Pertama, meminta Polda Sumbar memberikan penjelasan tertulis mengenai dasar penghentian penyelidikan, penilaian terhadap bukti-bukti, serta pertimbangan atas rekomendasi MDP.
Kedua, meminta MDP memberikan klarifikasi mengenai ruang lingkup, prosedur, dan dasar pemeriksaan yang melatarbelakangi rekomendasi tertanggal 4 Juni 2026.
Ketiga, meminta Ombudsman RI menyampaikan perkembangan dan status penanganan laporan dugaan maladministrasi.
Keempat, meminta Komnas HAM memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan keluarga.
Kelima, meminta Komisi Informasi memberikan kepastian jadwal serta melaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.
Keenam, meminta seluruh pihak menghormati hak keluarga korban untuk memperoleh kebenaran, perlakuan yang adil, dan kepastian hukum tanpa mengabaikan hak pihak terlapor serta asas praduga tak bersalah.
Afif berharap seluruh lembaga terkait dapat memberikan tanggapan secara terbuka dan proporsional agar keluarga memperoleh kejelasan atas proses hukum yang telah ditempuh.
“Kami tidak meminta seseorang dinyatakan bersalah tanpa pembuktian. Kami hanya meminta agar seluruh proses berjalan transparan, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi keluarga almarhum,” tutupnya.














