ZONAPUBLIS- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Sumatera Barat melakukan pemantauan ke lokasi tempat berjualan pedagang salasar serta lokasi relokasi di Gedung Pasar Raya Fase VII, Kamis (12/02/2026).
Pemantauan ini dilakukan menyusul kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang merelokasi sejumlah pedagang Pasar Raya ke gedung tersebut.
Ketua Komnasham Sumbar, Suktanul Arifin, menyampaikan pihaknya akan mengupayakan pertemuan dengan Wali Kota Padang, Fadli Amran, guna membahas persoalan tersebut secara langsung.
“Kami akan mencoba melakukan pertemuan dengan pemangku kebijakan terkait relokasi pedagang ke Gedung Pasar Raya Fase VII,” ungkap Suktanul.
Dari hasil pemantauan di lapangan, Komnasham Sumbar mencatat adanya aspirasi pedagang yang perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya terkait hak ekonomi mereka pascarelokasi.
Suktanul mengungkapkan, pedagang toko emas dan pakaian yang berada di sekitar kawasan salasar sebelumnya tidak merasa keberatan dengan keberadaan pedagang salasar.
“Para pedagang toko emas dan pakaian di sana tidak keberatan ketika pedagang salasar berjualan,” katanya.
Berdasarkan temuan tersebut, Komnasham Sumbar berencana meminta Pemko Padang untuk mengkaji secara komprehensif dampak relokasi terhadap hak ekonomi pedagang.
“Kita akan mencoba sampaikan kepada Pemko Padang untuk mengkaji hak pedagang. Apakah di lokasi yang baru ini bisa menjamin hak ekonomi mereka,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pedagang Salasar, Riki, menilai lokasi yang disediakan di Gedung Pasar Raya Fase VII belum layak untuk aktivitas jual beli.
“Lokasi ini tidak layak berjualan, ukurannya kecil, suasana pengap dan pembeli tidak ramai,” ungkap Riki.
Para pedagang berharap Pemko Padang dapat mempertimbangkan permintaan mereka untuk kembali berjualan di lokasi lama, khususnya pada sore hingga malam hari.
Pertemuan antara Komnasham Sumbar dan Wali Kota Padang diharapkan dapat menghasilkan solusi yang mengedepankan aspek ketertiban kota sekaligus perlindungan hak ekonomi para pedagang.
