ZONAPUBLIS – Pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya sejak tahap awal pencarian kerja di ruang digital. Upaya ini dilakukan untuk menutup celah penipuan kerja online yang kerap menyasar calon PMI.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bekerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melakukan pengawasan ketat serta penindakan terhadap konten dan praktik perekrutan kerja ilegal di platform digital.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa ruang digital saat ini menjadi pintu utama bagi masyarakat dalam mencari pekerjaan, termasuk bagi calon PMI. Karena itu, kehadiran negara dinilai sangat penting sejak tahap awal agar warga tidak terjebak informasi palsu.
“Negara harus hadir dalam pelindungan PMI agar mereka tidak merasa berjalan sendiri, tetapi didampingi oleh sistem yang melindungi, memberdayakan, dan menyuarakan aspirasinya,” ujar Meutya Hafid saat penandatanganan Nota Kerja Sama antara Kemkomdigi dan KP2MI di Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).
Sepanjang Januari hingga pertengahan Desember 2025, pemerintah telah menindaklanjuti lebih dari 300 laporan lowongan kerja fiktif dan berbagai praktik ilegal yang menargetkan Pekerja Migran Indonesia melalui media digital.
“Kita lakukan dengan lebih cepat dan lebih masif untuk melakukan takedown terhadap konten-konten yang menipu, mengeksploitasi, dan menyesatkan para pekerja migran kita,” jelas Meutya.
Menurutnya, pencegahan penipuan sejak awal tidak hanya melindungi PMI secara individu, tetapi juga memastikan penghasilan mereka dapat tersalurkan dengan baik kepada keluarga di tanah air serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Selain penindakan, pemerintah juga menyiapkan program literasi digital yang praktis bagi PMI dan keluarga, guna meningkatkan kemampuan mengenali ciri-ciri penipuan online, menjaga keamanan data pribadi, serta memilih kanal informasi resmi yang terpercaya.
