ZONAPUBLIS- Satuan Tugas Daerah (Satgasda) Saber Pelanggaran Pangan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperketat pengawasan ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar tradisional hingga toko grosir yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar, Sabtu (24/10/2026).
Pengawasan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut bertujuan memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat tetap terkendali dan sesuai dengan ketentuan pemerintah, terutama untuk komoditas beras dan minyak goreng Minyakita yang memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, tim gabungan juga memantau Harga Acuan Penjualan (HAP) sejumlah komoditas pangan, seperti daging sapi, telur ayam, cabai, serta kebutuhan pokok lainnya.
Kegiatan ini melibatkan Ditreskrimsus Polda Sumbar, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Wilayah Sumbar, Bulog Kanwil Sumbar, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Pengawasan di tingkat kabupaten dan kota turut diperkuat oleh Kasat Reskrim Polres jajaran bersama dinas perdagangan dan pertanian setempat.
Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di sebagian besar wilayah Sumbar terpantau relatif stabil, yakni berkisar Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram.
Sementara itu, Minyakita dijual dengan harga rata-rata Rp15.200 hingga Rp15.700 per liter. Namun, di sejumlah wilayah, khususnya daerah pelosok seperti Kabupaten Padang Pariaman, harga komoditas tersebut tercatat mencapai Rp20.000 per liter.
Kondisi tersebut menjadi perhatian tim gabungan untuk memastikan harga di tingkat pedagang tetap sesuai ketentuan serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi tingginya harga, termasuk distribusi dan ketersediaan pasokan.
Adapun harga cabai merah keriting dan cabai rawit terpantau bervariasi, berkisar Rp35.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Perbedaan harga dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan geografis distribusi di masing-masing daerah.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Siswantoro, yang memimpin langsung kegiatan monitoring tersebut, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat.
“Pengecekan ini kami lakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan harga kebutuhan pokok yang adil dan sesuai aturan pemerintah. Kami dari Ditreskrimsus bersama instansi terkait turun langsung guna mengantisipasi aksi spekulasi, penimbunan, maupun penyimpangan distribusi barang kebutuhan pokok,” tegas Siswantoro.
Ia menambahkan, tindakan tegas akan dilakukan apabila ditemukan pelanggaran hukum dalam perdagangan dan distribusi bahan pokok.
“Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, kami tidak akan segan untuk mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, mengatakan pengawasan terpadu tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian bersama instansi terkait dalam menjaga ketersediaan pangan dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Menurutnya, tim Satgasda Saber Pelanggaran Pangan secara proaktif mendatangi pasar dan pedagang untuk memantau harga sekaligus memberikan edukasi mengenai ketentuan perdagangan komoditas pangan.
“Satgasda Saber Pelanggaran Pangan secara proaktif turun langsung ke pasar dan pedagang untuk memastikan harga bahan pokok tetap berada dalam batas kewajaran sesuai HET dan HAP yang ditetapkan pemerintah,” kata Susmelawati.
Selain memantau harga, tim gabungan juga memberikan imbauan dan pembinaan kepada pedagang agar mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk larangan penimbunan serta komersialisasi beras SPHP di luar ketentuan.
Susmelawati menegaskan, pengawasan tidak berhenti pada kegiatan monitoring tersebut. Satgasda Saber Pangan Sumbar akan terus melakukan evaluasi berkala dan memperketat pengawasan terhadap jalur distribusi bahan pokok di seluruh wilayah Sumatera Barat.
“Langkah monitoring dan evaluasi secara berkala ini akan terus ditingkatkan melalui koordinasi erat antarinstansi guna mengantisipasi gejolak harga serta menjamin kelancaran rantai pasok komoditas pangan masyarakat,” tutupnya.
Melalui pengawasan terpadu tersebut, diharapkan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Sumatera Barat tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang wajar.














