ZONAPUBLIS – Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, memberikan tanggapan terkait rencana pemerintah untuk melakukan penataan ulang struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Langkah pengurangan jumlah entitas ini dinilai penting guna menciptakan perusahaan plat merah yang lebih efisien dan efektif.
Nevi menegaskan bahwa kebijakan besar ini memerlukan perencanaan yang sangat matang serta kejelasan arah agar tidak mengganggu pelayanan publik maupun stabilitas ekonomi nasional.
Menurut Nevi, proses restrukturisasi BUMN tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Diperlukan sebuah peta jalan (roadmap) yang komprehensif, mencakup transparansi penuh, tahapan yang sistematis, serta indikator kinerja yang dapat dipahami oleh masyarakat luas.
“Roadmap restrukturisasi harus transparan, bertahap, dan berbasis pada kebutuhan negara dan pelayanan publik,” ujar Nevi Zuairina dalam keterangannya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti pentingnya penetapan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang kuat di setiap fase penataan.
Hal ini dianggap krusial agar tujuan efisiensi dan peningkatan kinerja dapat terwujud secara nyata, sekaligus menghindari kebingungan baik di internal BUMN maupun instansi terkait lainnya.
Mitigasi Risiko bagi Pekerja dan Masyarakat
Selain aspek operasional, Nevi Zuairina mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan aspek sosial-ekonomi.
Ia menekankan bahwa peta jalan tersebut wajib menyertakan strategi mitigasi risiko bagi para pekerja dan masyarakat yang berpotensi terdampak oleh perubahan struktur organisasi BUMN.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam ekosistem BUMN.
“Saya berharap pemerintah segera memformulasikan rencana yang jelas sehingga proses pembenahan BUMN dapat berjalan efektif dan menghasilkan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara,” tutup Nevi. (*)
