ZONAPUBLIS– Polda Sumatera Barat bersama sejumlah instansi terkait melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Daerah (Satgasda) Saber Pelanggaran Pangan tersebut berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Petugas menyasar sejumlah pasar tradisional, toko, swalayan, hingga pedagang untuk memastikan harga bahan pokok sesuai ketentuan pemerintah.
Pengawasan difokuskan pada kesesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan Minyakita, serta Harga Acuan Penjualan (HAP) untuk komoditas daging sapi, telur, dan cabai.
Kegiatan ini melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog Kanwil Sumbar, Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UMKM, DPMPTSP, serta jajaran Satreskrim Polres dan dinas terkait di kabupaten dan kota.
Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Siswantoro mengatakan, pengawasan terpadu tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga bahan pangan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam perdagangan kebutuhan pokok.
“Pengawasan ini kami lakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait untuk mengetahui perkembangan harga bahan pokok di lapangan, sekaligus memastikan para pedagang mematuhi ketentuan HET dan HAP yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Siswantoro.
Berdasarkan hasil pemantauan, petugas menemukan adanya variasi harga sejumlah komoditas pangan di berbagai daerah.
Di Kota Padang, misalnya, harga beras premium tercatat Rp15.200 per kilogram, beras medium Rp14.000 per kilogram, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp13.100 per kilogram.
Sementara itu, Minyakita dijual dengan harga berkisar Rp15.500 hingga Rp15.700 per liter.
Variasi harga juga ditemukan pada komoditas beras SPHP di sejumlah daerah. Di Kabupaten Pesisir Selatan tercatat Rp12.400 per kilogram, Kabupaten Solok Selatan Rp13.000 per kilogram, sedangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditemukan harga Rp13.500 per kilogram pada salah satu toko yang diperiksa.
Selain beras dan Minyakita, petugas turut memantau harga daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai, gula pasir, serta sejumlah komoditas pangan lainnya.
Hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan instansi terkait dalam melihat perkembangan harga serta ketersediaan bahan pangan di masing-masing daerah.
Dalam kegiatan itu, petugas juga memberikan pembinaan dan imbauan kepada pedagang agar mematuhi ketentuan harga yang berlaku serta tidak melakukan praktik perdagangan yang dapat merugikan masyarakat.
Siswantoro menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan secara berkala melalui koordinasi lintas instansi. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan hukum.
“Kami mengedepankan pengawasan dan pembinaan, namun apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran, tentu akan dilakukan pendalaman dan penanganan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Terpisah, Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menyampaikan, keterlibatan Polri dalam pengawasan pangan merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, dan melindungi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan terpadu diperlukan agar rantai distribusi pangan berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
“Polda Sumbar bersama instansi terkait berkomitmen mendukung pengawasan pangan agar distribusi berjalan lancar dan harga tetap terkendali. Kami juga mengimbau para pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan pemerintah serta tidak mengambil keuntungan dengan cara yang dapat merugikan masyarakat,” ungkap Susmelawati.
Polda Sumbar memastikan koordinasi dan pengawasan bersama instansi terkait akan terus dilakukan guna mengantisipasi potensi pelanggaran serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Sumatera Barat.














