ZONAPUBLIS – Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang gizi.
Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dalam keterangan pers di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dalam susunan kepemimpinan yang baru, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Ia akan didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga selama hampir satu setengah tahun terakhir.
“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.
Seiring keputusan tersebut, Presiden juga mengakhiri masa tugas Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi ketiganya dalam membangun fondasi kelembagaan serta mengembangkan Badan Gizi Nasional sejak awal pembentukannya.
“Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Presiden Prabowo juga memberikan arahan kepada jajaran pimpinan baru untuk segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
“Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia,” tutup Prasetyo. (*)
