ZONAPUBLIS- Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan terus dilakukan secara terpadu di tengah tingginya aktivitas titik panas.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago bersama Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., turun langsung meninjau penanganan karhutla, Jumat (18/9/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi terkini sekaligus memastikan koordinasi lintas sektor dan operasi pemadaman berjalan sesuai perkembangan di lapangan.
Suharyanto menegaskan, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Upaya tersebut mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, deteksi dini, respons cepat hingga pemulihan pascakebakaran.
Berdasarkan paparan Komandan Operasi Satgas Karhutla Sumsel, Danrem 044/Gapo, hingga 17 September 2026 pukul 05.00 WIB tercatat sebanyak 3.039 hotspot di Sumatera Selatan.
Hotspot terbanyak berada di Ogan Komering Ilir dengan 1.034 titik, disusul Musi Banyuasin 684 titik, Banyuasin 379 titik dan Muara Enim 299 titik.
Secara kumulatif, sejak Januari hingga 16 September 2026, jumlah hotspot di Sumatera Selatan mencapai 49.591 titik.
Operasi di lapangan juga terus dilakukan. Berdasarkan hasil patroli udara dan tim darat pada 16 September, ditemukan 63 kejadian karhutla. Dengan demikian, total kejadian karhutla sejak 1 Januari hingga 16 September 2026 mencapai 3.098 kejadian.
Saat ini, fokus penanganan tersebar di lima wilayah, yakni Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir dan Muara Enim.
Untuk kejadian pada 16 September, estimasi luas lahan yang terbakar mencapai 531,31 hektare. Satgas darat telah menangani sekitar 214,06 hektare, sementara pemadaman melalui helikopter water bombing menjangkau sekitar 30 hektare.
Adapun sekitar 287,25 hektare masih belum dapat dipadamkan berdasarkan data saat paparan disusun.
Operasi udara menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan karhutla. Helikopter digunakan untuk patroli udara, memverifikasi hotspot, menentukan titik api prioritas, melakukan water bombing, memantau perkembangan kebakaran hingga mengevaluasi hasil pemadaman.
Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif dan penanganan kondisi kekeringan.
Sebanyak 12.285 personel dikerahkan dalam Satgas Karhutla Sumsel. Mereka berasal dari BPBD, TNI, Polri, Lanud Sri Mulyono Herlambang, Manggala Agni, Polhut, Satpol PP, Kelompok Tani Peduli Api, Masyarakat Peduli Api serta unsur pemadam dari perusahaan perkebunan.
Kekuatan tersebut diperkuat dengan 1.101 posko karhutla yang tersebar di berbagai wilayah.
BNPB bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan unsur terkait terus mendorong penanganan yang mencakup pemadaman, pencegahan, deteksi dini, patroli serta respons cepat.
Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap dampak asap dan kualitas udara bagi masyarakat. Informasi mengenai kualitas udara perlu disampaikan secara cepat dan mudah dipahami, termasuk langkah mitigasi apabila terjadi penurunan kualitas udara serta koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
Sebelumnya, BNPB menetapkan Sumatera Selatan sebagai salah satu dari enam provinsi prioritas penanganan karhutla. Lima provinsi lainnya adalah Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Dukungan BNPB diberikan melalui operasi terpadu bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait serta unsur lainnya.
Peninjauan Menko Polkam bersama Kepala BNPB diharapkan memastikan seluruh sumber daya yang telah dikerahkan dapat bekerja secara efektif sesuai kondisi di lapangan.
Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha dan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla di Sumatera Selatan.
