ZONAPUBLIS – Respons admin akun resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di media sosial X terkait pertanyaan masyarakat mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau tengah menjadi sorotan publik.
Dalam sebuah utas pengguna media sosial X menanyakan informasi mengenai aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, admin BMKG kemudian menjelaskan bahwa informasi terkait aktivitas vulkanik, termasuk Anak Krakatau, bukan merupakan ranah tugas dan fungsi BMKG. Pengguna tersebut kemudian diarahkan untuk memantau informasi dari Badan Geologi.
Respons admin BMKG di media sosial X tersebut kemudian memunculkan beragam reaksi dari pengguna X lainnya. Sebagian masyarakat memahami adanya pembagian kewenangan antarlembaga pemerintah.
Namun, sebagian lainnya mempertanyakan bagaimana koordinasi antarlembaga dilakukan ketika masyarakat membutuhkan informasi resmi secara cepat dalam situasi bencana.
Secara kelembagaan yang dilansir dari situs resmi BMKG, BMKG merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan tugas di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMKG memiliki fungsi pengamatan, pengolahan, pelayanan data dan informasi, termasuk penyampaian informasi serta peringatan dini terkait bencana yang berkaitan dengan faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Sementara itu, informasi mengenai aktivitas gunung api berada dalam ranah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
PVMBG bertugas melakukan pemantauan aktivitas gunung api, penelitian vulkanologi, mitigasi bencana geologi, peringatan dini, serta memberikan rekomendasi teknis untuk mengurangi risiko bencana vulkanik.
Pembagian tugas tersebut menjadi penting untuk dipahami oleh masyarakat. Namun, situasi erupsi juga menunjukkan bahwa sebuah bencana dapat bersinggungan dengan berbagai bidang sekaligus dan masyarakat butuhkan saat bencana adalah informasi yang lebih awal.
Dalam kasus Gunung Anak Krakatau, misalnya, erupsi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas vulkanik. Sebaran abu juga berdampak terhadap penerbangan, kualitas udara, aktivitas masyarakat, hingga kondisi atmosfer.
Di tengah kondisi tersebut, persoalan yang kemudian muncul bukan hanya mengenai lembaga mana yang memiliki kewenangan atas suatu informasi.
Masyarakat juga membutuhkan informasi yang mudah ditemukan, cepat, jelas, dan berasal dari sumber resmi.
Bagi masyarakat, pembagian tugas antara BMKG, Badan Geologi, BNPB maupun lembaga pemerintah lainnya tidak selalu mudah dipahami ketika sebuah peristiwa terjadi secara bersamaan.
Masyarakat yang mendengar dentuman, merasakan getaran, melihat abu vulkanik atau menerima informasi yang simpang siur cenderung mencari jawaban melalui akun pemerintah yang paling mereka kenal.
Karena itu, kebutuhan informasi publik dalam situasi bencana bukan semata-mata penjelasan mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga. Yang lebih dibutuhkan adalah koordinasi antarlembaga agar masyarakat dapat memperoleh satu rujukan informasi resmi yang jelas.
Perdebatan di media sosial X pun kemudian berkembang menjadi kritik terhadap pola kordinasi pemerintah. Sebagian masyarakat menilai, dalam kondisi darurat, publik tidak seharusnya dipusingkan dengan pertanyaan mengenai lembaga mana yang berwenang, melainkan perlu segera diarahkan kepada informasi yang tepat.
Seharusnya, pembagian tugas antarlembaga tetap diperlukan agar informasi yang disampaikan sesuai dengan kewenangan dan keahlian masing-masing. (*)














