Berita

Ketua IJTI Pusat: Jurnalis Punya Peran Penting Menangkal Hoaks

×

Ketua IJTI Pusat: Jurnalis Punya Peran Penting Menangkal Hoaks

Sebarkan artikel ini
IMG 20261024 WA00204
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, mengibaratkan jurnalis sebagai pemadam kebakaran informasi. (Foto: Dok, IJTI Sumbar)

ZONAPUBLIS.ID – Maraknya informasi yang belum teruji kebenarannya di media sosial menuntut jurnalis semakin cermat dalam menjalankan tugas. Di tengah derasnya arus konten digital, wartawan tidak hanya dituntut cepat menyampaikan berita, tetapi juga harus memastikan informasi yang diterima masyarakat telah melalui proses verifikasi.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, mengibaratkan jurnalis sebagai pemadam kebakaran informasi. Peran tersebut diperlukan untuk mencegah informasi keliru berkembang dan menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Pandangan itu disampaikan Herik dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) V IJTI Pengurus Daerah Sumatera Barat di Padang, 23–25 Oktober 2026. Salah satu agenda kegiatan tersebut adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) bagi jurnalis televisi di Sumatera Barat.

Herik menilai pemahaman terhadap P3SPS menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kerja jurnalistik, khususnya bagi pekerja media televisi. Sejumlah ketentuan dalam pedoman penyiaran tersebut dinilai memiliki kesesuaian dengan prinsip yang diatur dalam kode etik jurnalistik.

“Sekolah P3SPS ini merupakan hal yang sangat strategis, ada banyak hal yang ada di dalam P3SPS, yang sebetulnya selaras dengan Kode Etik Jurnalistik di dalam Undang-undang (UU) Pers nomor 40 tahun 1999 dan Kode Etik IJTI yang kami pahami semua,” kata Herik.

Meski terdapat keselarasan dalam sejumlah prinsip, ia menyebut hubungan antara regulasi penyiaran dan Undang-Undang Pers masih menjadi perhatian kalangan jurnalis. Menurutnya, perlu ada pemahaman yang jelas mengenai batas kewenangan lembaga pengawas penyiaran dan lembaga yang menangani persoalan etik pers.

“Seringkali ada persoalan, apakah P3SPS ini bertabrakan dengan UU Pers. Karena KPI hanya mengawasi program, tidak masuk ke dalam ranah etik, karena etik masuk ke dalam ranah Dewan Pers,” ujarnya.

Jurnalis Dituntut Menangkal Informasi yang Menyesatkan

Herik menilai persoalan yang dihadapi masyarakat tidak terbatas pada ancaman bencana alam. Sumatera Barat memang berada di kawasan rawan aktivitas geologis, tetapi tantangan lain juga muncul dari aspek sosial, kebudayaan, hingga geopolitik.

Baca Juga  Tiga Kali Mangkir, Oknum Anggota DPRD Sumbar Terancam Masuk Daftar Buronan

“Terkait kebencanaan, tergantung bagaimana cara kita memandang, Sumbar ini memang masuk dalam ring of fire, tapi fire-nya sangat banyak, bukan hanya geologis, kultural, budaya, geopolitik,” tuturnya.

Dalam konteks penyebaran informasi, Herik melihat media sosial sebagai ruang yang memungkinkan berbagai kabar beredar dengan cepat. Namun, kecepatan tersebut tidak selalu diikuti kepastian mengenai kebenaran informasi yang dibagikan.

Kondisi ini membuat proses pemeriksaan fakta semakin penting. Jurnalis harus memastikan sumber dan isi informasi sebelum menjadikannya bahan pemberitaan agar kabar yang belum terverifikasi tidak ikut menyebar melalui media arus utama.

Herik juga menekankan bahwa jurnalisme positif tidak berarti menutupi persoalan atau menggambarkan semua keadaan seolah-olah berjalan baik. Berbagai masalah tetap harus diberitakan, tetapi penyajiannya perlu dilengkapi konteks sehingga masyarakat dapat memahami persoalan secara menyeluruh.

“Dalam konteks jurnalistik positif, kita tidak hanya kemudian membuat semua hal itu terlihat baik-baik saja, tidak. Semuanya masuk, namun mari diberikan secara proporsional, diberikan pemahaman yang lebih lengkap, sehingga publik bisa menerima informasi itu lebih lengkap,” katanya.

Ia mengingatkan wartawan agar tidak menjadikan unggahan media sosial sebagai sumber yang langsung dipercaya tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Informasi yang telah diverifikasi akan membantu masyarakat memperoleh gambaran yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

“Oke kita menggunakan media sosial, namun kita harus memverifikasinya terlebih dahulu, agar informasi yang kuat kepada publik itu tersampaikan dengan baik,” ujar Herik.

Dalam pembahasannya, Herik turut menyinggung pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang disebut mengalami penurunan serta situasi ekonomi Argentina. Contoh tersebut menggambarkan perlunya media menyampaikan perkembangan ekonomi dengan penjelasan yang cukup agar publik tidak hanya menerima informasi sepotong-sepotong.

Baca Juga  Sering Merasa Perjalanan Pergi Lebih Lama dari Pulang? Kenali Fenomena Return Trip Effect

Pemberitaan Harus Mengutamakan Kebutuhan Publik

Selain informasi ekonomi, Herik menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampaknya terhadap kesehatan. Ia menyebut Sumatera Barat sebagai salah satu daerah dengan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tertinggi di Sumatera yang dikaitkan dengan karhutla.

“Contoh nyata yang ada saat ini adalah Sumbar salah satu daerah dengan kasus ISPA tertinggi se-Sumatera imbas karhutla,” ujarnya.

Pernyataan tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya menyampaikan informasi yang disertai konteks dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemberitaan tidak cukup hanya mengangkat suatu persoalan, tetapi juga harus membantu masyarakat memahami kondisi dan dampaknya.

Herik turut mengingatkan bahwa materi yang menarik perhatian audiens belum tentu layak ditampilkan secara terbuka. Dalam menjalankan tugas, jurnalis perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta dampak tayangan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Faktanya, tidak semua fakta itu boleh atau bisa disampaikan, tidak semuanya. Kita menyampaikan informasi itu bukan apa yang diinginkan publik, tapi kita menyampaikan apa yang dibutuhkan publik. Jika diberikan informasi vulgar, orang akan tertarik, namun itu tak ada empati, empati itu harus ada,” katanya.

Ia menegaskan bahwa empati merupakan unsur penting dalam pemberitaan. Keinginan untuk mendapatkan perhatian penonton tidak boleh mengalahkan pertimbangan etika, terutama ketika informasi yang disajikan menyangkut penderitaan manusia atau kondisi kelompok rentan.

Herik kemudian menghubungkan persoalan lingkungan dengan kualitas informasi di ruang digital. Menurutnya, selain pencemaran udara dan air, penyebaran informasi yang tidak sehat juga membutuhkan upaya penanganan yang tepat.

“Karhutla dalam konteks Indonesia itu insya Allah bisa cepat diatasi, namun pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran informasi di jagat langit Indonesia itu yang sampai sekarang saya masih harus melihat formulasi yang tepat untuk mengatasinya,” kata anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) tersebut.

Baca Juga  Pohon Nangka Tumbang di Lubuk Minturun Sempat Ganggu Akses Jalan

IJTI Dorong Regulasi Penyiaran yang Jelas

Dalam kesempatan yang sama, Herik menyoroti pembahasan rancangan undang-undang penyiaran. Ia berpandangan bahwa penyusunan regulasi perlu diselaraskan dengan ketentuan lain yang berkaitan dengan kerja jurnalistik, termasuk melalui koordinasi dengan Dewan Pers.

Menurutnya, ketidakjelasan hubungan ant regulasi berpotensi memunculkan persoalan dalam pelaksanaan tugas pers. Karena itu, pembahasan aturan penyiaran perlu mempertimbangkan perlindungan terhadap kebebasan pers.

“Sekarang RUU penyiaran sudah dibuat, semacam sinkronisasi dengan kawan-kawan di Dewan Pers, jika dikaitkan dengan undang-undang terkait, ini bisa ke mana-mana, lebih bahaya, karena konteks jurnalistiknya bisa ke mana-mana,” ucapnya.

Herik menegaskan IJTI terus mendorong aturan yang lebih jelas agar regulasi penyiaran tidak menjadi penghambat kebebasan pers.

“IJTI terus mendorong regulasi yang lebih jelas terkait undang-undang penyiaran agar tak membungkam kebebasan pers,” katanya.

Ia berharap kegiatan Bimtek Sekolah P3SPS dapat memperkuat pemahaman jurnalis mengenai standar penyiaran sekaligus meningkatkan kesiapan mereka menghadapi tantangan informasi digital.

Menurut Herik, media televisi masih mempunyai posisi strategis dalam menyampaikan informasi karena mampu menggabungkan unsur gambar dan suara. Kemampuan tersebut perlu dimanfaatkan untuk menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Bimtek PS3PS ini sangat berguna bagi rekan-rekan teman wartawan, karena mereka bisa menjadi ‘pemadam kebakaran’ yang sangat efektif dan efisien, karena saat ini, audio visual ini masih sangat dibutuhkan,” kata Pemimpin Redaksi RCTI dan GTV tersebut.

Ia kembali menekankan pentingnya peran jurnalis televisi dalam menjaga kualitas informasi yang beredar di ruang publik.

“Teman-teman televisi sangat berperan besar dan strategis dalam membersihkan langit informasi di Indonesia dari polusi,” tuturnya. (*)