ZONAPUBLIS.ID – Jurnalis televisi dituntut mampu menyampaikan informasi kebencanaan secara cepat tanpa mengesampingkan akurasi, etika, dan keselamatan psikologis masyarakat. Di Sumatera Barat (Sumbar), yang memiliki beragam potensi bencana alam, kemampuan menyajikan informasi secara tepat dan tidak memicu kepanikan menjadi bagian penting dari tanggung jawab media.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) V Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sumatera Barat. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang berlangsung pada 23–25 Oktober 2026, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar berupaya meningkatkan pemahaman jurnalis mengenai aturan penyiaran, khususnya dalam peliputan bencana.
Kegiatan tersebut diikuti anggota IJTI Sumbar. Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir, di antaranya Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sumbar Rudy Rinaldy, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar Abdul Rahman, serta Ketua Komisi Informasi Sumbar Idham Fadhil.
Penguatan kapasitas jurnalis ini sejalan dengan tema Musda V IJTI Sumbar yang menempatkan media televisi sebagai penghubung informasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, terutama ketika bencana terjadi.
Ketua KPID Sumbar, Yusrin Trinanda, mengatakan kondisi geografis Sumatera Barat menuntut media memiliki kesiapan dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat.
Menurutnya, wilayah Sumbar menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, tanah longsor hingga banjir bandang. Situasi tersebut membuat informasi yang akurat dan mudah dipahami menjadi kebutuhan penting, terutama dalam keadaan darurat.
“Provinsi Sumatera Barat yang kita cintai ini secara geografis merupakan daerah dengan potensi bencana alam yang sangat tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, tanah longsor dan banjir bandang,” kata Yusrin, Jumat (23/10/2026) malam.
Ia menegaskan, kecepatan pemberitaan harus berjalan beriringan dengan ketepatan informasi. Berita yang disampaikan secara terburu-buru tanpa verifikasi berisiko menimbulkan kesalahpahaman, bahkan memperburuk situasi di tengah masyarakat.
“Dalam situasi kritis dan darurat bencana ini, informasi yang akurat, cepat dan tak menimbulkan kepanikan adalah kebutuhan kita masyarakat,” ujarnya.
Yusrin menilai media televisi mempunyai posisi penting dalam penyebaran informasi publik karena mampu menggabungkan gambar dan suara untuk menggambarkan situasi di lapangan. Namun, keunggulan audiovisual tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam memilih serta menyajikan materi pemberitaan.
“Di sinilah media televisi tentunya hadir memberikan peranan yang sangat krusial dan sebagai garda terdepan dalam informasi publik,” katanya.
Peliputan bencana kerap menuntut jurnalis bekerja dalam tekanan waktu. Selain harus memperoleh perkembangan terbaru, wartawan televisi juga dituntut menghadirkan gambar yang mampu menggambarkan kondisi sebenarnya.
Meski demikian, pencarian visual yang menarik tidak boleh mengabaikan hak korban maupun keluarganya. Prinsip kemanusiaan harus tetap menjadi pertimbangan dalam setiap proses produksi dan penyiaran berita.
Yusrin mengatakan, jurnalis yang meliput bencana menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan, ketepatan, dan empati.
“Tugas seorang Jurnalis Televisi saat meliput peristiwa bencana tidaklah mudah. Berpacu dengan kecepatan, juga ketepatan juga empati, kemanusiaan terhadap bencana itu sendiri,” tuturnya.
Melalui Bimtek Sekolah P3SPS, KPID Sumbar ingin memperkuat pemahaman jurnalis agar setiap tayangan tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi, tetapi juga mematuhi standar penyiaran.
“Seringkali dalam perburuan visual yang dramatis, aturan-aturan dasar penyiaran beresiko terabaikan, oleh karena itu, Bimtek Sekolah P3SPS ini, perlu kepada penguatan dan pemahaman. Kita ingin memastikan setiap tayangan itu memenuhi standar, menghormati hak korban dan keluarga, mencegah kepanikan massa, menjunjung hak anak dan kelompok rentan serta fungsi edukasi dan mitigasi,” kata Yusrin.
Dengan pemahaman tersebut, pemberitaan bencana diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui situasi sekaligus memahami langkah yang perlu dilakukan. Tayangan juga perlu memperhatikan perlindungan anak dan kelompok rentan serta menghindari penyajian materi yang berpotensi menambah beban psikologis korban.
IJTI Dorong Jurnalis Mengutamakan Verifikasi Informasi
Ketua Umum IJTI Pusat, Herik Kurniawan, menilai pendidikan mengenai P3SPS penting bagi jurnalis televisi karena berkaitan dengan tanggung jawab dalam memproduksi program siaran.
Ia menjelaskan, sejumlah prinsip dalam pedoman penyiaran memiliki keselarasan dengan Kode Etik Jurnalistik dan Kode Etik IJTI. Meski demikian, hubungan antara aturan penyiaran dan ketentuan mengenai kebebasan pers masih menjadi pembahasan di kalangan jurnalis.
“Sekolah P3SPS ini merupakan hal yang sangat strategis, ada banyak hal yang ada di dalam P3SPS, yang sebetulnya selaras dengan Kode Etik Jurnalistik di dalam Undang-undang (UU) Pers nomor 40 tahun 1999 dan Kode Etik IJTI yang kami pahami semua,” ujar Herik.
Ia juga menyinggung pertanyaan mengenai batas kewenangan pengawasan penyiaran dan penegakan etika jurnalistik. Menurutnya, pengawasan terhadap program siaran dan penanganan persoalan etik jurnalistik memiliki ranah masing-masing.
“Seringkali ada persoalan, apakah P3SPS ini bertabrakan dengan UU Pers. Karena KPI hanya mengawasi program, tidak masuk ke dalam ranah etik, karena etik masuk ke dalam ranah Dewan Pers,” kata Pemimpin Redaksi RCTI dan GTV tersebut.
Herik menilai tantangan jurnalisme di Sumatera Barat tidak hanya berkaitan dengan ancaman bencana alam. Berbagai persoalan sosial, budaya, dan geopolitik juga memerlukan perhatian media, termasuk tantangan dalam menjaga kualitas informasi yang beredar di ruang digital.
“Terkait kebencanaan, tergantung bagaimana cara kita memandang, Sumbar ini memang masuk dalam ring of fire, tapi fire-nya sangat banyak, bukan hanya geologis, kultural, budaya, geopolitik,” katanya.
Ia mengibaratkan jurnalis sebagai pemadam kebakaran yang berperan menangani persoalan sejak awal agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dalam konteks informasi, peran tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan fakta dan penyampaian pemberitaan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat.
Menurut Herik, jurnalisme positif bukan berarti menutupi persoalan atau hanya menampilkan sisi baik dari suatu kejadian. Semua fakta yang relevan tetap perlu diberitakan, tetapi harus disertai konteks yang memadai dan disampaikan secara proporsional.
“Dalam konteks jurnalistik positif, kita tidak hanya kemudian membuat semua hal itu terlihat baik-baik saja, tidak. Semuanya masuk, namun mari diberikan secara proporsional, diberikan pemahaman yang lebih lengkap, sehingga publik bisa menerima informasi itu lebih lengkap,” ujarnya.
Ia mengingatkan jurnalis agar tidak langsung menjadikan unggahan media sosial sebagai bahan pemberitaan tanpa melakukan verifikasi. Penyebaran informasi yang cepat di platform digital tidak menjamin bahwa informasi tersebut benar.
“Oke kita menggunakan media sosial, namun kita harus memverifikasinya terlebih dahulu, agar informasi yang kuat kepada publik itu tersampaikan dengan baik,” kata Herik.
Menurutnya, kemampuan memeriksa informasi menjadi semakin penting karena masyarakat berhadapan dengan arus konten yang terus bertambah. Jurnalis perlu memastikan sumber, konteks, dan kebenaran informasi sebelum menyampaikannya kepada publik.
Herik juga menyoroti pentingnya pemberitaan mengenai persoalan kesehatan dan lingkungan. Ia mencontohkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang menurutnya menjadi salah satu persoalan kesehatan di Sumatera Barat di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Contoh nyata yang ada saat ini adalah Sumbar salah satu daerah dengan kasus ISPA tertinggi se-Sumatera imbas karhutla,” ujarnya.
Ia menilai jurnalis perlu menyajikan persoalan semacam itu dengan informasi yang valid dan konteks yang cukup agar masyarakat dapat memahami dampaknya secara utuh.
Herik menegaskan bahwa tidak semua materi layak ditampilkan secara vulgar hanya karena dinilai mampu menarik perhatian audiens. Dalam peliputan bencana maupun peristiwa lain yang menyangkut penderitaan manusia, kepentingan publik harus menjadi pertimbangan utama.
“Faktanya, tidak semua fakta itu boleh atau bisa disampaikan, tidak semuanya. Kita menyampaikan informasi itu bukan apa yang diinginkan publik, tapi kita menyampaikan apa yang dibutuhkan publik. Jika diberikan informasi vulgar, orang akan tertarik, namun itu tak ada empati, empati itu harus ada,” katanya.
Ia turut membandingkan persoalan kerusakan lingkungan dengan pencemaran informasi. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak berkualitas merupakan tantangan tersendiri yang membutuhkan pendekatan penanganan yang tepat.
“Karhutla dalam konteks Indonesia itu insya Allah bisa cepat diatasi, namun pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran informasi di jagat langit Indonesia itu yang sampai sekarang saya masih harus melihat formulasi yang tepat untuk mengatasinya,” ujar Herik.
Selain membahas etika peliputan dan verifikasi informasi, Herik menyinggung penyusunan rancangan undang-undang penyiaran. Ia menilai pembahasan regulasi tersebut perlu memperhatikan keterkaitannya dengan peraturan yang mengatur kerja jurnalistik.
Menurutnya, koordinasi dan sinkronisasi dengan Dewan Pers diperlukan agar aturan penyiaran tidak menimbulkan persoalan baru bagi praktik jurnalistik.
“Sekarang RUU penyiaran sudah dibuat, semacam sinkronisasi dengan kawan-kawan di Dewan Pers, jika dikaitkan dengan undang-undang terkait, ini bisa ke mana-mana, lebih bahaya, karena konteks jurnalistiknya bisa ke mana-mana,” ucapnya.
Herik mengatakan IJTI mendorong kejelasan regulasi agar pengaturan penyiaran tetap memperhatikan kebebasan pers dan tidak menjadi instrumen yang membatasi kerja jurnalistik.
“IJTI terus mendorong regulasi yang lebih jelas terkait undang-undang penyiaran agar tak membungkam kebebasan pers,” katanya.
Ia berharap Bimtek P3SPS dapat membantu jurnalis memahami ketentuan yang berlaku dalam produksi program siaran sekaligus memperkuat kemampuan mereka menghadapi persoalan informasi di era digital.
“Bimtek PS3PS ini sangat berguna bagi rekan-rekan teman wartawan, karena mereka bisa menjadi ‘pemadam kebakaran’ yang sangat efektif dan efisien, karena saat ini, audio visual ini masih sangat dibutuhkan,” ujar Herik.
Menurutnya, media televisi masih memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kemampuan audiovisual perlu dimanfaatkan untuk menghadirkan berita yang terverifikasi, proporsional, dan mengedepankan kepentingan publik.
“Teman-teman televisi sangat berperan besar dan strategis dalam membersihkan langit informasi di Indonesia dari polusi,” tutur Herik, yang juga merupakan anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB). (*)












