ZONAPUBLIS– Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Mentawai melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) berhasil mengungkap tiga kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah di wilayah hukum Polres Kepulauan Mentawai.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial B.E.M., HN, dan JP.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kapolres Kepulauan Mentawai, AKBP Nendra Madya Tias, mengatakan pengungkapan tiga perkara tersebut merupakan bentuk keseriusan kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Pengungkapan tiga kasus ini merupakan bukti keseriusan Polres Kepulauan Mentawai dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Nendra.
Ia menegaskan, BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang penyalurannya telah diatur dan ditentukan peruntukannya oleh pemerintah.
“BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang telah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah. Oleh karena itu, segala bentuk penyalahgunaan, baik melalui pengangkutan maupun penjualan kembali yang tidak sesuai ketentuan, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Dari hasil pengungkapan tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiga unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi.
Ketiga kendaraan tersebut masing-masing Mitsubishi Colt T120SS warna hitam, Mitsubishi Colt FE71L warna kuning, dan Mitsubishi L300 warna hitam.
Selain kendaraan, polisi juga menyita sejumlah jeriken berisi BBM jenis Pertalite dengan total mencapai 1.035 liter serta satu unit telepon genggam merek Realme warna ungu.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Mentawai, IPTU Joni Harman, menjelaskan bahwa ketiga perkara yang melibatkan tersangka B.E.M., HN, dan JP tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan.
“Untuk ketiga perkara yang telah kami ungkap dengan tersangka B.E.M., HN, dan JP, saat ini masih dalam proses penyidikan,” jelas Joni.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah.
Para tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.











