ZONAPUBLIS– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menerbitkan surat edaran yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE/9/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kebijakan ini merupakan langkah pimpinan Polri untuk menjaga disiplin, profesionalisme, dan integritas seluruh personel, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran narkotika.
Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, perangkat rokok elektrik telah disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mengedarkan narkotika cair, seperti etomidate. Bahkan, dalam perkembangannya ditemukan keterlibatan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), baik sebagai pengedar maupun pengguna.
Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya memperkuat pengawasan internal agar seluruh personel senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan, disiplin anggota, serta kode etik profesi Polri.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kapolda Sumatera Barat melalui Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyatakan jajaran Polda Sumbar mendukung penuh dan siap melaksanakan arahan Kapolri.
Menurutnya, larangan penggunaan vape di lingkungan Polri bukan sekadar kebijakan internal, melainkan langkah preventif untuk melindungi personel dari potensi penyalahgunaan narkotika serta menjaga kehormatan dan nama baik institusi.
“Kapolda Sumbar menegaskan bahwa seluruh personel Polda Sumbar dan jajaran wajib mematuhi serta melaksanakan surat edaran Kapolri tersebut. Setiap anggota Polri harus mampu menjaga sikap, perilaku, dan kedisiplinan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.
Ia menegaskan, sebagai institusi yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, Polri harus terlebih dahulu memastikan seluruh personelnya bersih dari penyalahgunaan narkotika.
“Jangan sampai ada personel Polri yang justru terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kami mengingatkan seluruh anggota agar menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba, meningkatkan pengawasan terhadap diri sendiri, dan menjadikan disiplin sebagai bagian dari tanggung jawab profesi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kabid Humas mengajak seluruh personel menjadikan kebijakan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan kerja Polri yang sehat, bersih, dan berintegritas.
Polda Sumbar berkomitmen menindaklanjuti kebijakan pimpinan melalui penguatan pengawasan dan kepatuhan internal. Dengan demikian, seluruh personel diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.














