ZONAPUBLIS.ID – Persoalan dugaan tumpang tindih lahan dan kepemilikan tanah dengan kawasan hutan lindung di Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Dingin, Kota Padang, masih menjadi perhatian. Mantan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, membantah tudingan yang mengaitkan lahannya dengan persoalan tersebut.
Fauzi yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat mendatangi kantor eksekutif daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar pada Rabu (14/10/2026), sekitar pukul 17.00 WIB.
Kedatangannya bertujuan meminta penjelasan mengenai temuan WALHI Sumbar terkait dugaan tumpang tindih sertifikat tanah dengan kawasan hutan lindung di DAS Air Dingin.
Dalam pertemuan itu, Fauzi menegaskan bahwa lokasi yang dipersoalkan WALHI bukan merupakan tanah miliknya. Ia menyebut lahannya berada di seberang Pesantren Darul Ulum dan meminta agar lokasi yang menjadi dasar tudingan diperiksa secara jelas.
“Yang dibuktikan WALHI itu bukan tanah saya. Tanah saya berseberangan dengan pesantren Darul Ulum. Bahkan, di atas tanah saya terdapat vila. Kenapa tanah saya yang kamu laporkan?” kata Fauzi saat pertemuan berlangsung.
Fauzi mengaku telah memiliki sejumlah bidang tanah di kawasan tersebut sejak sekitar 2008. Menurut keterangannya, tanah itu diperoleh dari masyarakat setempat dan sebagian di antaranya telah memiliki sertifikat.
Ia juga membantah memiliki vila atau pondok di lokasi yang dipersoalkan dalam dugaan perambahan kawasan hutan lindung tersebut.
Minta Klarifikasi dan Pemeriksaan Lapangan
Untuk memperjelas persoalan, Fauzi meminta WALHI Sumbar melakukan verifikasi langsung terhadap lokasi tanah yang menjadi sorotan. Ia juga menginginkan penjelasan tertulis agar persoalan mengenai letak dan status lahan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Fauzi menyatakan akan memberikan waktu satu minggu kepada WALHI Sumbar untuk menindaklanjuti permintaannya.
Menurutnya, pemeriksaan di lapangan diperlukan untuk memastikan apakah lahan yang dimaksud dalam temuan WALHI benar-benar berkaitan dengan tanah yang ia miliki.
Verifikasi tersebut juga penting untuk mencocokkan lokasi bidang tanah dengan peta kawasan hutan serta dokumen kepemilikan yang tersedia.
WALHI Berpegang pada Hasil Kajian
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumbar, Tomy Adam, sebelumnya menyatakan bahwa temuan organisasinya mengenai dugaan tumpang tindih sertifikat tanah dengan kawasan hutan lindung didasarkan pada kajian, produk jurnalistik yang telah dipublikasikan, serta pemetaan kawasan hutan.
WALHI menyebut telah membandingkan peta pertanahan dengan peta kawasan hutan untuk mengidentifikasi indikasi persinggungan bidang tanah bersertifikat dengan kawasan yang berstatus hutan lindung di DAS Air Dingin.
Perbedaan pernyataan antara Fauzi Bahar dan WALHI Sumbar membuat kejelasan lokasi serta status tanah menjadi hal penting untuk ditelusuri lebih lanjut.
Hingga persoalan tersebut mendapatkan hasil pemeriksaan yang jelas, dugaan tumpang tindih lahan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum. Pencocokan dokumen pertanahan, peta kawasan hutan, dan verifikasi langsung oleh instansi berwenang diperlukan untuk memastikan status bidang tanah yang dipersoalkan. (ry/zp)














