ZONAPUBLIS.ID – Banjir bandang atau galodo kembali menerjang kawasan Perumahan Lumin Park di Kota Padang, Sabtu (10/10/2026). Bencana yang berulang di kawasan tersebut mendorong Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mempertanyakan kebijakan tata ruang serta proses perizinan pembangunan perumahan di sekitar aliran Batang Aia Dingin.
Direktur Eksekutif WALHI Sumbar, Tommy Adam, menilai kejadian berulang itu perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah. Menurutnya, aspek kerawanan bencana semestinya menjadi pertimbangan utama sebelum pembangunan dilakukan di kawasan yang berdekatan dengan sungai.
Tommy menjelaskan, secara geografis, lokasi Perumahan Lumin Park berada di kawasan tikungan sungai atau dikenal sebagai meander. Bentuk alur sungai tersebut, menurutnya, memiliki karakteristik yang dapat meningkatkan risiko banjir dan erosi ketika debit air meningkat.
“Tikungan sungai atau meander merupakan area yang sangat rawan mendongkrak risiko banjir dan erosi karena adanya gaya sentrifugal dan arus helikoidal atau berputar saat debit air meningkat,” ujar Tommy kepada, Sabtu (10/10/2026).
Selain menyoroti kondisi geografis, WALHI Sumbar juga mempertanyakan dasar pemberian izin pembangunan perumahan tersebut. Tommy menilai, kawasan sempadan sungai yang memiliki fungsi perlindungan perlu diperhatikan secara serius, terutama jika berhadapan dengan potensi banjir bandang.
“Jadi wajar kenapa Lumin Park banjir setiap debit air Batang Aia Dingin meningkat. Jadi pertanyaannya, siapa dan kenapa pembangunan perumahan itu diizinkan di lokasi ity?” tegasnya.
Bagi WALHI, banjir yang berulang tidak seharusnya hanya ditangani sebagai persoalan kedaruratan. Pemerintah perlu menelusuri penyebabnya secara menyeluruh, termasuk meninjau kembali kebijakan tata ruang, proses penerbitan izin, dan pengawasan terhadap pembangunan di wilayah berisiko.
“Kalau kawasan perumahan berulang kali diterjang galodo setiap debit sungai meningkat, pemerintah tidak boleh hanya datang setelah bencana terjadi. Evaluasi harus dilakukan terhadap tata ruang, perizinan, dan pengawasan pembangunannya,” ucapnya.
Tommy juga meminta agar proses perizinan pembangunan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, publik perlu mengetahui pihak yang menerbitkan izin, dasar kajian yang digunakan, serta pihak yang bertanggung jawab memastikan keselamatan warga.
“Siapa yang memberikan izin harus jelas, apa dasar kajiannya harus dibuka, dan siapa yang bertanggung jawab melindungi warga juga harus dijelaskan. Jangan sampai masyarakat sudah membeli rumah, tetapi justru mereka yang terus menanggung risiko bencana,” tambahnya.
Ia mengingatkan bahwa persoalan ini berkaitan langsung dengan keamanan penghuni perumahan. Warga yang membeli rumah tentu mengharapkan tempat tinggal yang layak dan aman. Namun, bencana yang terus berulang dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa sekaligus kerugian harta benda.
Karena itu, WALHI Sumbar mendorong pemerintah membuka informasi terkait kesesuaian pembangunan dengan tata ruang, dokumen perizinan, kajian risiko bencana, serta pertimbangan teknis yang mendasari pembangunan kawasan tersebut.
Pemeriksaan, menurut Tommy, juga perlu mencakup kondisi alur sungai dan sempadannya, ketinggian atau elevasi kawasan perumahan, serta kemampuan sistem drainase dalam menampung aliran air. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap banjir berulang.
Tommy menilai peringatan mengenai risiko di kawasan tersebut semestinya ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Ia pun melontarkan kritik keras terhadap pemerintah yang dinilainya belum cukup merespons persoalan tersebut.
“Selama ini langkah itu tidak dilakukan meski sudah diingatkan berkali-kali. Jadi tidak heran jika seandainya Kota Padang tenggelam karena pemimpinnya bebal tidak mau mendengar,” pungkasnya. (red)















