ZONAPUBLIS- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Maninjau melaksanakan penetapan hakim terkait diversi terhadap seorang tahanan anak yang berkonflik dengan hukum atas dugaan pelanggaran Pasal 477.
Pelaksanaan diversi ini menjadi bagian dari upaya mengedepankan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan keluarga maupun masyarakat.
Kepala Rutan Kelas IIB Padang, Moh Setia Hadi, menyampaikan bahwa pendekatan humanis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum.
“Melalui diversi, penyelesaian perkara anak diarahkan agar tidak selalu berujung pada proses peradilan pidana formal. Pendekatan ini juga diharapkan dapat meminimalkan dampak psikologis dan stigma sosial yang berpotensi memengaruhi masa depan anak,” Katanya.
Diversi bukan sekadar upaya menghindarkan anak dari hukuman penjara, melainkan juga mendorong pertanggungjawaban atas perbuatannya serta pemulihan hubungan antara anak, korban, keluarga, dan masyarakat.
Pelaksanaan diversi mengacu pada prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif.
“Dalam penerapannya, kesepakatan diversi dapat mencakup perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, maupun pelayanan masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku,” Katanya.
Dengan terlaksananya penetapan hakim tersebut, diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri, melanjutkan kehidupan secara lebih baik, serta kembali berperan positif di tengah masyarakat.
Rutan Kelas IIB Maninjau menegaskan dukungannya terhadap sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan pembinaan, pemulihan, dan perlindungan hak-hak anak tanpa mengabaikan aspek pertanggungjawaban hukum.









