ZONAPUBLIS – Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, resmi mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan ke Tanah Suci.
Langkah antisipatif ini diambil menyusul situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang kian dinamis dan memerlukan kewaspadaan tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Dahnil melalui unggahan video resmi pada Minggu (1/3/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi di lapangan, terutama dampaknya terhadap keamanan di wilayah Arab Saudi, termasuk Mekah dan Madinah.
Dahnil menjelaskan bahwa koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri, terus diperketat guna memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI).
“Kami meminta jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat agar menunda perjalanan sementara hingga kondisi di kawasan Timur Tengah benar-benar kondusif. Hal ini demi memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh jemaah,” ujar Dahnil.
Bagi jemaah yang saat ini sudah berada di Arab Saudi, Dahnil meminta mereka untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang belum jelas sumbernya, sembari meningkatkan komunikasi dengan Kantor Urusan Haji (KUH) dan KJRI Jeddah serta berkoordinasi aktif dengan pihak biro perjalanan terkait jadwal kepulangan.
Bagi jemaah umrah mandiri (non-travel), pemerintah menginstruksikan agar segera melapor atau menghubungi petugas pemerintah di Tanah Suci guna memastikan akses informasi dan bantuan perlindungan tetap terjaga.
Meski ada imbauan penundaan umrah, Dahnil memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah Haji 1447 H / 2026 M sejauh ini belum terdampak secara signifikan. Proses mitigasi dan perencanaan tetap berjalan sesuai lini masa yang telah ditetapkan.
“Kami berharap konflik di kawasan segera mereda. Pemerintah fokus memastikan persiapan Haji 2026 berjalan lancar sehingga jemaah kelak dapat beribadah dengan tenang,” tambahnya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan pembaruan informasi (update) secara berkala kepada masyarakat terkait perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah sebagai acuan keberangkatan jemaah di masa mendatang.
