ZONAPUBLIS – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan prinsip clean and good governance.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dalam kegiatan yang dipimpin oleh Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi tersebut, Muhidi hadir didampingi Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.
Muhidi menyatakan bahwa pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan momentum krusial bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih tepat sasaran. Terlebih, tahun 2025 merupakan fase transisi kepemimpinan daerah.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan tata kelola yang bersih. Ini penting untuk memastikan setiap rupiah APBD dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujar Muhidi.
Ia menambahkan, pengawasan ketat sangat diperlukan mengingat tahun 2025 adalah tahun pertama masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025–2030, sekaligus masa evaluasi capaian RPJMD 2021–2026.
DPRD Sumbar memberikan catatan khusus mengenai dinamika fiskal sepanjang tahun 2025. Sumatera Barat menghadapi tantangan berat akibat bencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten/kota. Kerusakan infrastruktur akibat banjir bandang dan longsor tersebut berdampak langsung pada perlambatan ekonomi.
Selain faktor alam, tekanan fiskal juga dipicu oleh kebijakan efisiensi nasional melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025serta adanya pengurangan transfer ke daerah pada APBD 2026. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan efisien dalam mengelola anggaran yang terbatas.
Meskipun dibayangi dampak bencana, DPRD mencatat capaian positif pada indikator makro Sumatera Barat yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan menjadi 5,31% dan tingkat pengangguran terbuka ke angka 5,52%, walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan di level 3,37% akibat kerusakan infrastruktur pascabencana.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyambut baik proses audit ini dan menegaskan kesiapan jajarannya untuk bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu. Ini adalah bagian dari upaya kami memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab bagi masyarakat,” pungkas Mahyeldi.
Melalui entry meeting ini, diharapkan tercipta sinergi antara auditor dan entitas yang diperiksa guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
