ZONAPUBLIS – Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Padang untuk meninjau penanganan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan pascabencana hidrometeorologi, Jumat (4/9/2026). Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro dan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang.
Sebelum pertemuan, rombongan Komisi X DPR RI bersama Wakil Wali Kota Padang meninjau langsung progres rehabilitasi di SDN 04 Baringin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, serta SDN 32 Kuranji, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji. Kedua sekolah tersebut merupakan bagian dari 15 Sekolah Dasar (SD) di Padang yang menerima dana revitalisasi pascabencana dari pemerintah pusat senilai total Rp7,74 miliar yang mulai dikerjakan pada April 2026 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Maigus Nasir menyampaikan apresiasi atas perhatian pusat sekaligus memaparkan sejumlah kebutuhan mendesak untuk memperkuat infrastruktur pendidikan di daerah rawan bencana. Pihaknya berharap Komisi X DPR RI dapat mendorong revitalisasi sekolah lanjutan serta mendukung normalisasi aliran sungai di sekitar sekolah yang rawan banjir.
“Sekolah-sekolah yang berada di pinggir sungai membutuhkan dukungan untuk normalisasi dan penguatan infrastruktur. Kami berharap Komisi X mendorong sekolah di Kota Padang menjadi prioritas revitalisasi pada 2026 maupun diusulkan untuk 2027,” ujar Maigus.
Selain pemulihan fisik, Pemko Padang juga fokus memperkuat mitigasi bencana melalui penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang kini telah mencakup 130 sekolah. Di samping itu, pemerintah kota terus mengoptimalkan program unggulan seperti Padang Juara untuk keluarga kurang mampu dan Smart Surau guna memperkuat pendidikan karakter berbasis rumah ibadah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menegaskan pihaknya siap membawa aspirasi Pemko Padang sebagai bahan pengawasan serta rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa perbaikan sarana pendidikan pascabencana harus berorientasi pada ketahanan jangka panjang.
“Rehabilitasi sekolah pascabencana tidak cukup hanya mengembalikan kondisi bangunan seperti semula, tetapi harus memastikan sarana pendidikan lebih aman dan tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” kata Agung.
Kunjungan kerja spesifik ini turut dihadiri oleh jajaran anggota Komisi X DPR RI, perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sejumlah kepala balai vertikal di Sumatera Barat, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.
